Pemerintah dan pengusaha harus bersinergi dalam memberikan iklim usaha yang kondusif, nyaman, dan mudah dengan mengedepankan Good Corporate Governance.
Sektor usaha merupakan pelaku dalam pembangunan, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah sehingga setiap pelaku usaha pasti menginginkan usahanya dapat berkembang dengan pesat. Salah satu metode yang sudah banyak digunakan adalah dengan menerapkan Good and Clean Corporate Governance.
Dhoni Prawasto Komite Tetap Hukum dan HAKI Kadin Jawa Tengah dalam bincang-bincang Jago Bisnis bertema Konsep Good and Clean Corporate Government Terhadap Kondusifitas Dunia Usaha, di TVKU, Rabu (10/7), mengatakan di dunia usaha ada lima konsep wajib di Good Corporate Governance yakni transparasi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran.
"untuk penerapan di pengusaha Jawa Tengah saya kira belum menerapkan karena ini diimplementasikan di perusahaan terbuka dan perusahaan BUMN. Walaupun konsep ini tidak hanya di perusahaan terbuka dan BUMN, bisa dilakukan di CV, UD dan PT namun perlu adanya sosialisasi agar konsep ini bisa berjalan efektif," katanya.
Dhoni menambahkan pemerintah juga dituntut mengedepankan Good Corporate Governance agar regulasi dapat dikelola secara baik dan profesional yang ujungnya iklim dunia usaha menjadi kondusif dan lancar.
Agus Nugroho Adi Prasetyo Kasubag Ranperda Biro Hukum Setda Jawa Tengah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sudah menerapkan Good Corporate Governance dengan mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi yang di dalamnya berisi tentang integritas, tata kelola, kelembagaan, dan sistem infrastruktur.
Kebijakan reformasi birokrasi, lanjut Agus, yang paling diutamakan adalah integritas aparat pemerintah dalam bekerja, memberikan pelayanan dan tidak korupsi. Lalu ada beberapa kebijakan yang mempermudah dunia usaha dalam melakukan perizinan melalui penerapan Online Single Submission.
Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menata kembali sektor perizinan, menyederhanakan prosedur sekaligus melayani permohonan perizinan melalui satu kanal yang terintegrasi.
"Nafas dari Good Corporate Government sudah harus menjadi nafas keseharian,"ucapnya.
