Baru 36 Persen Penduduk Desa Bisa Akses Internet, Bank Dunia Beri Saran Ini untuk Pemerintah

- Kamis, 29 Juli 2021 | 14:38 WIB
Industri internet. (foto ilustrasi - pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)
Industri internet. (foto ilustrasi - pikiran rakyat) (Nugroho Wahyu Utomo)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Hanya 36 persen penduduk usia dewasa di perdesaan Indonesia yang bisa menikmati Internet. Demikian dilaporkan Bank Dunia. Alhasil, masih ada masyarakat yang tidak bisa merasakan peningkatan ekonomi digital.

“Padahal Indonesia menarik bagi para produsen,” kata Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari dalam acara virtual Bank Dunia bertajuk ‘Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia’, Kamis (29/7), demikian seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Untuk itu, Bank Dunia meminta pemerintah melakukan tiga hal pokok untuk memastikan seluruh masyarakat menikmati peningkatan ekonomi digital.

Baca Juga: Juliari Hanya Dituntut 11 Tahun Penjara, ICW: Maksimal Seumur Hidup

Pertama, mendorong konektivitas dan akses yang lebih luas.

Kedua, memastikan ekonomi digital berdampak untuk seluruh masyarakat. Ketiga, menggunakan digital teknologi untuk meningkatkan layanan.

Dalam hal meningkatkan konektivitas dan akses yang luas, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengoptimalkan spektrum untuk mobile broadband atau internet. Saat ini, pemerintah berupaya mengalihkan frekuensi televisi atau TV analog untuk internet 5G.

Kedua, memperkuat infrastruktur jaringan aktif dan pasif. “Ini akan mengurangi biaya investasi bagi penyedia layanan,” kata Sailesh. Terakhir, memperkuat persaingan dari sisi rantai pasok.

Dalam hal memastikan ekonomi digital bekerja untuk semua, ada empat hal yang harus dikerjakan. Pertama, mendukung pengembangan logistik. Kedua, mendorong inklusi finansial.

Ketiga, meningkatkan keterampilan digital dan ekonomi digital baru. Terakhir, menggunakan instrumen kebijakan pajak untuk memastikan kesetaraan bisnis atau level of playing field.

Baca Juga: Lifter China Diduga Gunakan Doping, Indonesia Tunggu Keputusan Resmi

Kemudian dalam hal menggunakan digital teknologi untuk meningkatkan layanan, juga ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengembangkan kerangka identitas digital skala nasional.

Namun pemerintah perlu menerbitkan Undang-undang (UU) yang memastikan keamanan data sensitif tersebut. Selain itu, butuh lembaga pengawas independen.

Kedua, merangkul seluruh pemerintah untuk transformasi digital. Terakhir, membuat satu data internal dan integrasi manajemen dari sisi pemerintah.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Digital Tak Membuat Tradisi Terpental

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:47 WIB

WhatsApp Down, Aplikasi AyoTalk Jadi Alternatif

Selasa, 5 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Tren Data Bocor Makin Marak, Badan Siber Perlu Penguatan

Selasa, 14 September 2021 | 18:24 WIB

Bijak Gunakan Medsos, Jangan Julid, Perhatikan Nomor 5

Minggu, 12 September 2021 | 07:58 WIB
X