Scamming dan Phising Kian Marak, Ini Tanda-tanda dan Cara Menghindarinya

- Jumat, 10 September 2021 | 07:00 WIB
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

Pengendali data pribadi di sini bisa Pemerintah maupun swasta. Dari Pemerintah, misalnya, adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat data pribadi penduduk untuk kepentingan negara maupun publik.

Sementara dari pihak swasta, pasar daring bisa menjadi salah satu contohnya. Sebab, untuk dapat menggunakan atau mengakses semua layanan yang diberikan, masyarakat harus memasukan data pribadinya.

Berdasarkan RUU PDP, maka kedua pihak tersebut wajib melindungi data pribadi yang tercatat dalam database mereka.

Kemudian yang ketiga adalah data owner atau pemilik data pribadi itu sendiri.

Masyarakat juga harus memiliki pemahaman bahwa data pribadi termasuk diantaranya KTP, SIM, atau kartu identitas lainnya merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarangan diumbar di ranah publik apalagi sampai diupload di media sosial.

Hal ini untuk menghindari data pribadi kita disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pihak terakhir yang juga memiliki kewajiban melindungi data pribadi adalah penegak hukum.

Wujud pelindungan di sini adalah apabila sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi seseorang, maka penegak hukum wajib melindungi hak pemilik data yang dilanggar oleh pengendali data.

Artikel ini merupakan bentuk kerja sama Siberkreasi dan kemkominfo.

#MakinCakapDigital Meski di Tengah Pandemi

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cara Sembunyikan Status Online GB WhatsApp

Jumat, 2 Desember 2022 | 10:36 WIB

VPS NVMe vs VPS SSD, Apa Perbedaannya?

Kamis, 1 Desember 2022 | 12:05 WIB
X