Perang Siber dan Keamanan Digital

Red
- Rabu, 15 September 2021 | 01:51 WIB
logo sm
logo sm

Editorial Suara Merdeka, Selasa 14 September 2021, mengangkat persoalan perang siber antara dua raksasa Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.

Tidak berselang lama, ternyata isu itu juga menimpa Indonesia. Dikabarkan, terjadi 800 juta serangan siber terhadap Indonesia.

Berbagai situs pemerintahan, termasuk milik Badan Intelijen Negara (BIN) dibobol para hacker Tiongkok. Secara kuantitas, serangan siber yang terjadi mungkin bisa diperdebatkan. Namun, satu pesan yang mencuat sudah jelas.

Ekspansi dan perebutan kekuasaan atas ruang digital semakin massif dan akan bergerak berlipat-lipat kecepatan di masa depan. Hanya dalam hitungan milidetik, penguasa digital bisa berbuat apapun terhadap ruang digital, mulai dari menyadap hingga merusak.

Sejarah penaklukan saat ini dimulai dari penaklukan digital. Ketika ruang digital dikuasai, maka hampir semua elemen dalam kehidupan bangsa dan negara sudah dikuasai pula. Hanya melalui sebuah aplikasi digital, setiap individu bahkan telah tercatat gerak-geriknya, tempat-tempat dia singgah, perilaku belanja, konsumsi, bahkan percakapan dan kecenderungan pemikiran.

Sangat disayangkan ketika dunia sedang berubah ke arah itu, Indonesia masih disibukkan dengan isu-isu elementer.

Bangsa Indonesia sudah cukup bangga hanya dengan menjadi konsumen digital. Konsumerisme digital makin menjadi-jadi tanpa menyadari bahwa setiap aktivitas digital adalah penyediaan informasi bagi pengelola aplikasi.

Tanpa dibobol pun, big data Indonesia sudah tersedot. Padahal, Indonesia sudah punya pengalaman luar biasa dengan kehadiran aplikasi karya anak bangsa yang bernama Gojek.

Keberhasilan Gojek seharusnya mendorong pemerintah untuk ambil bagian secara aktif dalam pengembangan digital selaku produsen, bukan konsumen.

Bayangkan, misalnya, jika 200 juta warga Indonesia berkomunikasi melalui aplikasi chat buatan sendiri, bukan aplikasi buatan asing. Tekad sebagai produsen digital dan kedaulatan digital sudah dibuktikan oleh Tiongkok.

Indonesia, dengan populasi penduduk sebanyak ini, memiliki peluang dan kesempatan yang tak kalah menariknya.

Saat ini saja, menurut penelitian Dikti, Indonesia membutuhkan tenaga ahli digital sebanyak 600.000 orang. Saatnya berlari cepat menjadikan Indonesia produsen digital untuk kedaulatan digital.

Halaman:

Editor: Teguh Wirawan

Tags

Terkini

Taman Kota yang Nyaman dan Ideal

Rabu, 15 September 2021 | 01:57 WIB

Perang Siber dan Keamanan Digital

Rabu, 15 September 2021 | 01:51 WIB
X