Anggota Komisi B Noto Subiyanto mengatakan, mengaku bingung dengan banyaknya toko modern yang sekarang ini.

tren berbelanja di toko modern dinilai menjadi peluang besar yang bisa ditangkap desa.

Masyarakat Diajak Buka Toko Virtual

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mewajibkan toko modern menyerap 20 persen produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemkab juga menggandeng toko modern agar dapat mempelajari strategi bagaimana produk UMKM memenangi persaingan. Wakil Bupati Pati, Saiful Arifin mengatakan itu, saat seminar daya saing UMKM, Selasa (18/9). Dia mengatakan, pelaku UMKM harus meningkatkan daya saing lantaran banyaknya persaingan dengan pabrikan besar.

Wakil Bupati (Wabup) Pati, Saiful Arifin, ingin agar setiap desa memiliki toko serba ada yang dikelola BUMDes. "Kami tengah memikirkan jika nantinya toko modern bisa membantu pasokan barang ke toko serba ada milik BUMDes," kata Saiful Arifin.

Sebanyak 64 produk dari 39 Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Purworejo dilakukan seleksi untuk bisa masuk dan dipasarkan di toko modern. Seleksi atau penilaian dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) setempat, Rabu (7/11).

Pemkab Pekalongan menutup dua toko ritel modern berjejaring di Kecamatan Kajen dan Kecamatan Bojong, Rabu (5/12), lantaran tidak mengantongi izin usaha dan melanggar zonasi sebagai aturan Pemkab.

Tahun ini, terdapat 38 toko modern yang izin usahanya akan habis. Mereka khawatir terancam tutup jika kebijakan moratorium yang berakhir Desember 2018 itu diperpanjang tahun ini.

Sejumlah toko swalayan dan toko modern di Kabupaten Wonogiri yang menampung produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal, meminta UMKM menjaga kualitas dan kontinuitas produk mereka.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bersama Dinas Kesehatan Kota Tegal akan menggencarkan inspeksi mendadak terhadap peredaran makanan, minuman, obat dan kosmetik kedaluwarsa serta produk impor yang belum terdaftar dan mengantongi izin dari Badan Pengolahan Obat dan Makanan (BPOM).