Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dunia pendidikan di Tanah Air.

SURABAYA, suaramerdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan bersinergi dengan TNI untuk melakukan penangkapan bersama terhadap sel-sel JAD dan JAT yang terkait dengan ISIS. Kapolri juga mendesak DPR untuk percepatan pengesahan RUU Anti Terorisme, atau meminta Presiden mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum penindakan pelaku terorisme. "Kelompok pelaku yang ada ini, yang satu keluarga ini juga terkait dnegan sel JAD (Jemaah Ansarul Daulah) yang ada di Surabaya, dia adalah Ketuanya, Dita ini. Aksi ini kita duga motifnya, pertama adalah di tingkat internasional, ISIS ini ditekan oleh kekuatan-kekuatan baik dari Barat, Amerika dan lain-lain, Rusia dan lain-lain, sehingga dalam keadaan terpojok, sehingga memerintahkan semua jaringannya di luar, termasuk yang sudah kembali ke Indonesia untuk melakukan serangan di seluruh dunia," tambahnya. Tito juga mendesak pengesahan revisi Undang-undang Anti Terorisme, agar penanganan dan penindakan pelaku terorisme dapat lebih optimal. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah pilihan terakhir bila revisi tidak segera disahkan DPR. "Sekali lagi kita harapkan Undang-undang ini agar cepat untuk dilakukan revisi, bila perlu, kalau seandainya terlalu lama ya kita memohon kepada Bapak Presiden untuk membuat Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," ujar Tito. Sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat juga mengecam keras insiden bom bunuh diri ini dan mendukung kepolisian menyelidiki kasus ini hingga tuntas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada DPR dan Kementerian-kementerian yang terkait, segera merampungkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Draft RUU Minerba Masih Ada Kerancuan

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra optimistis DPR RI dan Pemerintah pembahasan RUU Antiterorsme rampung pekan depan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan beberapa frasa krusial dalam RUU Terorisme yang menjadi perdebatan sudah berhasil mendapatkan titik temu. Diharapkan paling lambat akhir Mei ini RUU Terorisme bisa disetujui dalam sidang paripurna DPR RI.

Rapat paripurna DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan revisi Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme sebagai undang-undang.

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

CRPG Kaji Aspek-aspek Krusial dalam RUU Sumber Daya Air