Keterangan Pemkot Vs Warga Akan Dikonfrontasi Ombudsman Jateng

Wali Kota tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, sementara warga juga ingin agar bisa bertemu langsung dengan Wali Kota

pemkot baru berencana meninjau ulang keputusan mengosongkan lahan HP Nomor 105 dari 15 bangunan milik warga tersebut, usai hari raya.

Pemkot harus menyediakan lahan yang layak bagi pedagang, agar tetap menghasilkan pendapatan selama pembangunan berjalan

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, perubahan fasade itu salah satunya dilakukan dengan mengganti aspal di badan Jalan Jenderal Sudirman dengan batu andesit yang cocok dipasang di badan Jalan Jenderal Sudirman lantaran menimbulkan kesan alamiah

Hingga saat ini status makam TPU Pracimalaya dan Daksinalaya belum diperjelas oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara pengelolaan selama ini ditangan Pemkot Surakarta.

Pemkot Surakarta akan mengaudit Jembatan Mojo guna memastikan kondisi terkini jembatan tersebut sebagai tahap awal pemeliharaan jangka panjang terhadap jembatan penghubung Solo-Sukoharjo itu.

Meski Pemkot Surakarta sudah menyiapkan penerbitan surat peringatan (SP) tiga bagi penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105. Namun penerbitan peringatan tertulis itu tetap menunggu hasil rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jateng.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta membuat terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan aplikasi berbasis android "Dukcapil".

Pertemuan warga penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 dan Pemkot Surakarta di Kantor Satpol PP, Rabu (12/9), berakhir buntu.