Pelantikan Sekretaris Desa Diprotes

Untuk kali pertama, pelantikan Perangkat Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, mendapat pengamanan tidak seperti biasa. Polisi bersenjata lengkap yang tergabung dalam 50 personel gabungan Koramil dan Polsek Karangmalang, mengamankan pelantikan perdes sampai selesai. Penjagaan paling ketat pelantikan perangkat desa di Kabupaten Sragen baru kali pertama, guna mengantisipasi unjuk rasa warga.

Pemprov Jabar Masih Tunggu Petunjuk Pusat

Pelantikan Dipercepat, Ganjar Tak Masalah

Menanggapi masalah itu, Kabag Pemerintahan Desa Setda Sragen, Suhariyanto, menduga Kades Ngadiyanto memboikot pelantikan lantaran salah persepsi, menyangkut perangkat desa yang berdomisili. Ngadiyanto tidak bersedia melantik menganggap Anggarda Paramita belum genap setahun menempati wilayah domisili di Desa Purworejo, namun terpilih sebagai perangkat desa.

Sedangkan pelantikan akan dilakukan oleh Abdurochman sebagai Plt Ketua Dewan, serta dihadiri Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan Plt Wali Kota Malang, Sutiaji. "Namanya Sidang Paripurna Istimewa (PAW), karena ini memakai cara lain (proses PAW)," kata Abdurochman.

Pelantikan pengurus DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kebumen berlangsung cukup unik. Bagaimana tidak, pelantikan tersebut dilaksanakan di Goa Dempok yang merupakan pintu masuk Goa Jatijajar, Kecamatan Ayah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepada 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik, bersama Pemkot setempat bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Mendagri juga meminta DPRD Kota Malang yang baru memahami area rawan korupsi.

Tjahjo mengungkapkan, Kemendagri atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada Gubernur yang telah melakukan langkah-langkah cepat untuk memastikan pemerintahan berjalan normal di Kota Malang.

Dalam kata sambutannya di acara pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sangat berterima kasih atas respons serta atensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo atas kemelut yang terjadi di DPRD Kota Malang. Tanpa langkah cepat Mendagri yang memerintahkannya agar segera mengambil langkah tepat, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang tidak akan terwujud dengan segera. Ditegaskan Soekarwo, diskresi yang diambil Menteri Tjahjo semata demi kepentingan masyarakat. Khususnya masyarakat Kota Malang.