Aparat Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terlibat Masuknya Pupuk Ilegal

Bupati Buleleng Raih Penghargaan Top Pembina BUMD 2018

Kiriman Ekstasi via Pos Digagalkan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah Jokowi tidak akan pernah kalah dengan penyebaran hoaks yang saat ini masih masif terjadi. Segala upaya terus dilakukan pemerintah dalam upaya menghilangkan info hoaks. "Kominfo terus melakukan langkah-langkah antisipasi, tema utamanya bergaris merah pada literasi dan edukasi. Penambahan selular dan IT itu sifatnya eksponensial. Tapi penumbuhan literasi dan edukasi itu sifatnya linier, dia tidak mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa sehingga dihadapkan pada situasi apapun pertumbuhan eksponensial dengan adanya hoaks itu akan sulit dilakukan sendirian, perlu dlakukan galang kekuatan seluruh masyarakat yang sadar bahwa betapa bahayanya fitnah," ujar Staf Khusus bidang komunikasi publik dan kerja sama kelembagaan Kominfo, Dedi Hermawan dalam diskusi PENA 98 dengan tema: ”Negara & Media melawan Hoax di Graha Pena, Kemang, Jakarta, Senin (7/5). Menurut Dedi, dalam upaya untuk melawan penyebar hoaks tersebut pihaknya menggandeng elemen masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, MUI, PGI, Walubi dan lainya. "Salah satu yang kita hasilkan adanya fatwa MUI tentang penggunaan medsos," terangnya. Tak hanya itu, dewan pers dan media massa pun dilibatkan dalam mendeteksi berita Hoaks termasuk juga bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya divisi Cyber Crime. "Kami temukan isu, polisi yang tangani, beberapa kasus sudah ditangani. Misalnya kasus, MCA dan Saracen. Bahkan kami juga libatkan kelembagaan lainnya seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara itu, Kasubdit Keamanan Khusus Intelkam Polri Kombes Polisi Ratno Kuncoro, data Mabes Polri dari tahun 2017 awal sampai Maret 2018 pihaknya menangani sejumlah hampir 3000 ribu lebih kasus yang terkait di dalamnya soal cyber crime. "Jadi didalamnya ada cyber crime sebanyak 60 persen, penistaan penistaan 30 persen ada juga masalah ujaran kebencian sekitar 8 persen," terangnya. Dalam upaya memerangi hoaks, kepolisian juga memiliki beberapa tahapan penindakan diantaranya langkah preventif dan pencegahan. "Tugas polisi adalah pemelharaan keamanan Kamtibmas, artinya jangan sampai masyarakat kita berantem satu sama lain karena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, perbedaan pandangan, berbeda aliran antar agama, aliran di didalam satu agama," pungkasnya. Hadir pembicara lainnya, Ulin Yusron (Medsos Istana) Imam M. Sumarsono (wartawan senior) dan Moderator, M. Yuslizar (Pena 98).

Politik Primordial Sebabkan Keretakan Kohesi Sosial

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan program registrasi kartu seluler pra-bayar sejak awal tidak ada pembatasan mengenai jumlah nomor yang bisa diregistrasikan. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo yang juga Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ahmad Ramli, menegaskan registrasi kartu bisa dilakukan lebih dari tiga nomor. "Sesuai peraturan Menteri Kominfo, registrasi memang dari awal tidak ada pembatasan jumlah nomor sepanjang dilakukan dengan NIK dan KK yang benar dan berhak," ujarnya, kemarin. Aturan yang ia rujuk ialah Peraturan Menteri Kominfo No 12/2016 dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Kominfo No 21/2017. Menurut dua aturan itu, kata Ramli, pelanggan bisa meregistrasi kartu selulernya lebih dari tiga nomor. Namun, lanjutnya, hingga saat ini ope-rator seluler belum memberikan akses kepada gerai-gerai untuk bisa melakukan registrasi lebih dari tiga nomor. Ramli menambahkan BRTI sudah melayangkan surat kepada operator-operator seluler untuk tidak menunda-nunda pemberian hak kepada gerai (outlet) mitra untuk meregistrasikan nomor keempat, kelima, dan seterusnya. "Surat BRTI untuk mendorong agar operator segera memberi akses ke outlet-outlet agar bisa melakukan registrasi. Pemerintah sudah membuat regulasinya tinggal operator dan outlet melaksanakannya," imbuhnya. Dia juga mengingatkan seluruh penyelenggara program registrasi untuk melindungi data pelanggan. Penyalahgunaan identitas untuk registrasi nomor prabayar akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. "Masyarakat bisa melapor ke operator atau BRTI jika ada penyalahgunaan NIK ataupun KK," pungkasnya Terkait dengan nomor yang sudah telanjur diblokir karena melewati batas waktu pendaftaran, Ahmad mengatakan dapat diaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru. Adapun seluruh pulsa atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan.

Menkopolhukam Wiranto menyebut rusuh di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang terjadi sejak Selasa (8/5) malam sebagai kondisi urgent. 

Deputi BAZNAS M. Arifin Purwakananta mem breifing para relawan BAZNAS yang akan terlibat dalam Program Masjid Cemerlang. Foto : Hartono Harimurti

TIBA DIRUMAH DUKA-  Jenazah Iptu Anumerta Yudi Rospuji  Siswanto, salah satu petugas kepolisian yang gugur dalam kerusuhan di rutan Mako Brimob, tiba di rumah duka, Bumiayu, Brebes, Kamis (10/5) pukul 00.30.(suaramerdeka.com/Teguh Inpras)

Narapidana terorisme yang membobol blok di Gedung C rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat menguasai keseluruhan rutan.