pemerintah yang baik dibangun dengan manajemen data yang baik.

Pemkab Sukoharjo masih menunggu hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait titik rawan kekeringan akibat kemarau yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD, Siti Maryam, Senin (6/8), mendesak Pemkot Tegal memperketat pendataan terhadap masyarakat penerima bantuan dari program pemerintah agar program bantuan tepat sasaran.

Kasus musibah kebakaran di Kabupaten Rembang semakin merajalela. Selama Agustus, tercatat 31 kasus kebakaran terjadi di berbagai wilayah kecamatan.

Pusat Data Jangan Diumbar ke Luar Negeri

Pusat Data Terkait Erat dengan Perlindungan Data Pribadi

Dalam kegiatan International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE) 2018 yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro di Hotel Grand Candi baru-baru ini. Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang memaparkan sebuah data yang menunjukkan penanganan rob dan banjir di Kota Semarang sudah berjalan. Disebutkannya, dalam paparannya bahwa wilayah rawan banjir di Kota Semarang telah berkurang dari yang semula pada tahun 2011 sebesar 41,02 persen dari wilayah Kota Semarang, berkurang menjadi sebesar 21,4 persen pada tahun 2017,

Permasalahan kualitas data inilah yang sering kali diabaikan di Indonesia. Salah satu contoh permasalahan konsistensi data dapat dilihat pada data kesehatan yang memiliki periode dokumentasi yang berbeda-beda. Padahal, menurut UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data terkait badan publik, kegiatan dan kinerja, serta laporan keuangan wajib untuk disampaikan oleh instansi terkait minimal enam bulan sekali. Khusus untuk data kesehatan, menurut Kepmenkes No 116 Tahun 2003 seharusnya setiap pemerintah tingkat kota/kabupaten hingga nasional mengeluarkan satu profil kesehatan setiap tahunnya sesuai cakupan pemerintahan.

Data milik sebayak 934 keluarga penerima manfaat (KPM), penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Wonosobo dinilai invalid. Pasalnya, Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Wonosobo selaku bank penyalur program tersebut mengaku kesulitan mendeteksi penerima, karena ada data dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia yang seharusnya berisi nama, namun hanya tertulis tanda strip.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah melalui bandara di bulan September 2018 mengalami penurunan 18,42 persen. Tercatat di September 2018 sebanyak 2.117 kunjungan atau 18,42 persen dibandingkan bulan Agustus 2018 yang sebanyak 2.595 kunjungan.