Pengawasan terhadap kinerja BPR dinilai sangat penting agar bank perkreditan rakyat tidak mengalami fraud yang pada gilirannya dilikuidasi oleh lembaga penjamin simpananan (LPS) dan ditutup oleh OJK. Sebab, selama ini matinya BPR bukan lantaran kalah bersaing dengan sesama BPR atau dengan bank umum. Tetapi karena lemahnya pengawasan sehingga terjadi fraud atau mismanajemen akibat intervensi pemilik yang terlampau jauh.

BPR Siap Hadapi Era Digitalisasi Keuangan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Purbalingga akan meluncurkan kredit mawar. Program kredit mawar untuk menekan ruang gerak kreditur informal.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih berpengalaman dalam mengelola UMKM yang menjadi nasabahnya, ketimbang bank umum yang belakangan ikut-ikutan membidik pasar yang sama. Sebab sejak kelahirannya, BPR memang sengaja ditujukan untuk mengelola sektor UMKM. Apalagi lebih dari 90 persen nasabah BPR adalah sektor mikro dan kecil. Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Tengah, Dadi Sumarna.

Kalau mau tetap hidup, BPR harus kompetitif karena persaingan sudah berat. Pear to Pear landing yang dilakukan fintech (financial technology) sudah masuk ke daerah, dengan proses yang cepat bahkan tanpa jaminan, yang hingga kini penyaluran kreditnya sudah mencapai sekitar Rp 13 triliun.

OJK Cabut Izin Usaha BPR Sinarenam Permai Jatiasih

BPR Syariah Turut Tumbuhkan UMKM di Indonesia

RBB harus disusun realistis dan komperehensif dengan selalu berpegang pada faktor kehati-hatian.

Setiap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kini wajib memenuhi aturan tentang kewajiban penyediaan modal minimum, yakni sebesar Rp3 miliar. Demikian diungkapkan Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah-DIY Dedy Patria.

Warga Klaten Menangkan Grand Prize Tamasha Brio