• KANAL BERITA

Meski Berisiko Tinggi, dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Atlet Terproteksi

BERTANDING: Pesilat Kota Pekalongan M Riski Adi Wijaya saat bertanding dalam Porprov Jawa Tengah XV Tahun 2018 di Solo, Oktober lalu. (suaramerdeka.com / Isnawati)
BERTANDING: Pesilat Kota Pekalongan M Riski Adi Wijaya saat bertanding dalam Porprov Jawa Tengah XV Tahun 2018 di Solo, Oktober lalu. (suaramerdeka.com / Isnawati)

TUJUH  tahun tahun lalu, saat berlaga di Pekan Olah Raga Wilayah Kedu, Pekalongan dan Banyumas (Porwil Dulongmas) di Banyumas, Maulana Ucok Saragih, atlet taekwondo Kabupaten Pemalang terkena tendangan di daerah kepala. Akibat tendangan itu, kepala Ucok pusing dan matanya berdarah.

Wasit tidak melihat mata Ucok yang berdarah sehingga pertandingan terus dilanjutkan. Kondisi tersebut dimanfaatkan lawannya dan Ucok kembali mendapat serangan lawan. Giliran tangan kiri Ucok terkena tendangan kaki kanan lawan sehingga menyebabkan tangan kirinya patah. “Setelah berkoordinasi dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Pemalang, diputuskan saya harus menjalani operasi,” terang Ucok, Kamis (20/12).

Akhirnya Ucok menjalani operasi dengan biaya Rp 14 juta. Biaya operasi ditanggung KONI Kabupaten Pemalang. Potret ini menggambarkan, atlet merupakan salah satu profesi yang memiliki risiko cukup tinggi. Karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan seringkali bersinggungan dengan fisik. Belum lagi risiko terjadinya kecelakaan di luar arena perlombaan, saat berangkat maupun pulang dari lokasi perlombaan atau latihan.

Cedera juga beberapa kali dialami atlet pencak silat asal Kota Pekalongan, M Riski Adi Wijaya. Cedera pertama dialami Riski saat mengikuti turnamen Pra-Pekan Olahraga Nasional (PON) di Nusa Tenggara Barat, 2011. Jari tangan kanannya patah sehingga ia harus menjalani operasi.

Riski kembali cedera pada saat berlaga dalam Kejuaraan Nasional Pencak Silat di Jakarta, 2014, di mana kaki kirinya patah. Namun tidak dilakukan tindakan operasi karena yang patah hanya tulang penyangga. Setelah itu, saat berlaga dalam PON XIX 2016 Jawa Barat, tangan kirinya patah. Riski pun harus menjalani operasi untuk kedua kali.

Terakhir, Riski mengalami cedera pada saat berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XV 2018 di Solo, 19-25 Oktober lalu. Tangan kirinya patah. Sehingga ia harus merelakan medali emas jatuh ke tangan lawannya. Sementara Riski harus puas dengan medali perak. “Setelah pertandingan, hari itu juga saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi,” terang Riski, Jumat (21/12).

Riski tidak mengeluarkan biaya apapun saat menjalani operasi berbiaya Rp 14 juta tersebut. Riski merupakan salah satu atlet yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Selama pelaksanaan Porprov di Solo, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap 7.850 atlet dari 46 cabang olahraga yang dipertandingkan. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara KONI Jawa Tengah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada atlet-atlet yang berlaga di Porprov. Perlindungan diberikan mulai dari berangkat sampai mereka kembali ke rumah.

Jika terjadi kecelakaan kerja, seluruh perawatan selama rawat inap di rumah sakit ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan, dengan adanya perlindungan tersebut, atlet dapat lebih fokus dalam mempersiapkan diri untuk merengkuh medali. Dengan adanya jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, semua atlet terproteksi.

Selain pelayanan kesehatan, atlet yang diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga akan menerima beberapa manfaat lain apabila mengalami kecelakaan kerja. Di antaranya santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB). Meliputi STMB untuk enam bulan pertama diberikan sebesar 100 persen dari upah dan STMB untuk enam bulan kedua diberikan sebesar 75 persen dari upah. Selain itu STMB untuk enam bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50 persen dari upah.

Hal itu mengacu pada lampiran III Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sementara itu, jika peserta mengalami cacat total tetap, akan menerima santunan sebesar 70 persen x 80 x upah sebulan serta santunan kematian
sebesar 60 persen x 80 x upah sebulan. Peserta juga akan menerima santunan berkala yang dibayar sekaligus 24 x Rp 200.000, serta bantuan beasiswa kepada anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12 juta.

Adapun manfaat JKM berupa santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Santunan terdiri dari santunan sekaligus sebesar Rp 16,2 juta, santunan berkala 24 x Rp 200.000 yang dibayar sekaligus, biaya pemakaman Rp 3 juta, serta beasiswa pendidikan anak sebesar Rp 12 juta untuk setiap peserta.

Anggaran Terbatas

Meskipun memiliki risiko cukup tinggi, namun belum semua atlet mendapatkan perlindungan atas risiko sosial yang terjadi dalam aktivitas sebagai atlet. Sementara dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk menjadi peserta program jaminan sosial (pasal 14).

Hal itu dipertegas kembali dalam PP Nomor 44 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 2 Permenaker tersebut menjelaskan, peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Dalam pasal berikutnya disebutkan, peserta bukan penerima upah wajib mengikuti dua program. Jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian, dan dapat mengikuti program jaminan hari tua secara sukarela.

Namun, ada beberapa faktor yang menjadi kendala sehingga tidak semua atlet terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya faktor ekonomi. Sebagian atlet kehidupannya tidak secemerlang prestasinya di arena pertandingan. Widodo, salah satu atlet penyandang disabilitas dari National Paralympic Comitte (NPC) Kabupaten Batang, mengaku tidak mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun sebenarnya, sebagai atlet ia akan lebih tenang jika ada jaminan perlindungan. “Kalau ada perlindungan, tentunya atlet akan lebih tenang dan tidak khawatir lagi seandainya mengalami cedera saat bertanding,” terang Widodo.

Namun melihat pendapatannya sehari-hari, ia merasa belum mampu mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehari-hari, Widodo bekerja sebagai sopir pengantar kayu bakar untuk produksi tahu. Dari jasanya mengantar kayu bakar itu, ia mendapat upah Rp 50.000. Meskipun memiliki keterbatasan, kadang Widodo juga
melakukan aktivitas bongkar muat kayu untuk mendapat tambahan upah.

Dari bongkar muat itu, ia mendapat tambahan Rp 30.000. Biasanya, dalam satu minggu, empat kali ia mengantar kayu bakar. Untuk menambah pendapatan keluarga, ia membantu istrinya berjualan ikan. Pagi hari, ia membeli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang. Ikan-ikan itu kemudian dijual oleh istrinya dengan berkeliling dari desa ke desa.

“Dengan kondisi fisik seperti kami, kami harus pandai-pandai mencari peluang atau kesempatan untuk menghidupi keluarga. Kami harus berinisiatif mencari peluang di bidang apapun,” sambungnya.

Ketua NPC Kabupaten Batang Sobirin mengatakan, dari 36 atlet di bawah naungan NPC Kabupaten Batang, belum ada yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, selama ini jika ada atlet yang cedera dan membutuhkan perawatan, biaya diserahkan ke dinas terkait. “NPC di bawah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Jadi, kalau ada atlet yang cedera dan membutuhkan perawatan, kami serahkan ke dinas,” terangnya.

Selain kondisi ekonomi atlet, terbatasnya anggaran yang dikelola lembaga yang menaungi atlet menjadi faktor lainnya yang menyebabkan tidak semua atlet mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketua KONI Kabupaten Batang Suharyanto mengatakan, atlet-atlet KONI Kabupaten Batang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena alokasi APBD yang dikelola KONI sangat terbatas. Menurutnya, hanya pada turnamen tertentu, atlet didaftarkan sebagai peserta BPJS Keenagakerjaan.

“Kalau ada event yang memiliki risiko tinggi, atlet didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya pada Proprov beberapa waktu lalu. Atlet-atlet yang berlaga didaftarkan KONI Jawa Tengah ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu selesai,” terangnya.

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk KONI Kabupaten Batang tidak cukup untuk melanjutkan membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet. Suharyanto menggambarkan, dalam satu tahun, anggaran yang dikelola KONI Kabupaten Batang Rp 1,7 miliar.

Anggaran tersebut, selain dialokasikan untuk pengembangan atlet di 32 cabor, juga dialokasikan untuk mengirimkan atlet ke kejuaraan-kejuaraan, pelatihan dan pemberian insentif bagi atlet nasional. Karena terbatasnya anggaran, jika ada atlet yang cedera, untuk pengobatan diserahkan ke cabor masing-masing.

Senada disampaikan Ketua KONI Kota Pekalongan, Mohammad Maretan. Pihaknya belum mendaftarkan atletnya ke BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan anggaran. “Anggaran kami terbatas. Besaran anggaran tidak mencukupi untuk mensupport atlet dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Alokasi Anggaran

KONI Kota Pekalongan mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Pekalongan sebesar Rp 1,5 miliar setahun. Anggaran tersebut diperuntukkan pembinaan atlet di 35 cabor dan pengiriman atlet ke kejuaraan-kejuaraan. “Karena anggaran terbatas, kami lebih mementingkan pengembangan dan pembinaan atlet,” sambungnya.

Melihat kondisi itu, salah seorang atlet taekwondo dari Kabupaten Pemalang, Ali Basaroh berinisiatif mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena Ali menyadari, pekerjaannya masuk kategori risiko tinggi. Jadi, setiap bulan, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar premi JKK, JKM dan JHT. “Saya sadar akan keselamatan saya karena apa yang saya tekuni ini berisiko tinggi. Jadi, saya mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan perlindungan,” kata dia.

Ia masuk kategori bukan penerima upah (mandiri). Hingga 19 Desember 2018, jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan kategori bukan penerima upah tercatat 7.379 peserta. Meliputi 5.053 peserta di Kota dan Kabupaten Pekalongan, 2.326 peserta di Kabupaten Pemalang dan 3.221 peserta di Kabupaten Batang.

Sementara peserta kategori penerima upah sebanyak 82.497 tenaga kerja. Terdiri dari 55.474 tenaga kerja di Kota dan Kabupaten Pekalongan, 9.375 tenaga kerja di Kabupaten Pemalang dan 17.548 tenaga kerja di Kabupaten Batang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Wiwik Septi Herawati menjelaskan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan lebih dari program jaring pengaman sosial. Ia mencontohkan, jika peserta mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, peserta akan dirawat di kelas 1 dan seluruh biaya perawatan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. “Tidak ada limitnya,” terangnya.

Manfaat lainnya, lanjut dia, apabila peserta mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja lagi, peserta akan dididik, dilatih, dan dikembalikan ke tempat kerja. “Ada yang dikembalikan ke tempat kerja semula di posisi semula, ada yang digeser ke posisi lain, ada juga yang pindah kerja dengan posisi semula,” sambungnya.

Sementara itu, program JHT dipersiapkan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi saat-saat kehilangan pendapatan. Dengan program ini, para atlet dapat mempersiapkan diri ketika sudah tidak lagi aktif sebagai atlet. Sehingga nantinya, diharapkan tidak ada lagi cerita atlet yang hidupnya tidak sejahtera di usia senja.

Sebaliknya, apabila terjadi risiko kecelakaan dan peserta belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, akan memunculkan keluarga miskin baru karena pencari kerja tidak bisa lagi bekerja. “Pekerja mandiri membutuhkan program ini sebagai proteksi agar tabungan mereka tidak tergerus untuk berobat saat terkena musibah. Karena biaya berobat ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, sepanjang Januari hingga November 2018, BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim sebesar Rp 112,012 miliar untuk 16.515 kasus. Mencakup klaim JKK sebesar Rp 4,994 miliar untuk 552 kasus. Sementara klaim JKM Rp 5,556 miliar untuk 206 kasus, dan klaim JHT mencapai Rp 100,703 miliar untuk 15.013 kasus. Adapun klaim jaminan pensiun (JP) Rp 758,644 juta untuk 744 kasus.


(Isnawati/CN26/SM Network)