• KANAL BERITA

Bank Indonesia dan Polda Jawa Tengah Bentuk TP2TPSP

Semarang, suaramerdeka.com. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim Penanggulangan Pelanggaran dan atau Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran (TP2TPSP). 

Pembentukan tim tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Kepala Grup Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Layanan dan Administrasi Bank Indonesia Jawa Tengah Noor Yudanto dan Direskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Hendra Suhartiyono disaksikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat (8/2). 

Hamid Ponco Wibowo mengatakan pembentukan tim ini dilakukan karena masih maraknya pelanggaran tindak pidana di bidang sistem pembayaran seperti penemuan uang palsu, penipuan transaksi pembayaran tunai non tunai, KUPVA BB tidak berizin, penggunaan valas untuk transaksi di dalam negeri dan lain sebagainya. 

Kompleksitas pelanggaran sistem pembayaran, lanjut Hamid, semakin meningkat seiring pesatnya sarana alat dan sistem pembayaran di era kemajuan teknologi. 

"Penandatanganan ini sebagai langkah bersama untuk meletakkan dasar penguatan koordinasi antara Bank Indonesia Jawa Tengah dan Polda Jateng beserta seluruh jajaran di wilayah Polda Jawa Tengah," katanya. 

Untuk mengoptimalkan kerja sama tersebut, TP2TPSP dibentuk di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk mempermudah implementasinya. 

"Dengan penandatanganan kerja sama ini berharap ada langkah-langkah pencegahan pelanggan dan tindak pidana di bidang sistem pembayaran melalui edukasi ke masyarakat terkait dibidang sistem pembayaran serta penanggulangannya akan lebih cepat dan tepat," ucapnya. 

Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono menuturkan kerja sama ini merupakan yang pertama dan diharapkan menjadi contoh untuk polda-polda lainnya serta menjadi tambahan pengetahuan polisi di bidang tindak pidana bidang ekonomi. 

"Mudah-mudahan dengan  koordinasi itu bisa mengimplemntasikan lingkup penugasan bidang sistem pembayaran dan pelanggaran bisa diminimalisir sehingga  pengaturuan dan kelancaran sistem pembayaran menjadi baik," jelasnya.


(Cun Cahya/CN47/SM Network)