• KANAL BERITA

Penyempurnaan OSS Dorong Pembangunan Sejuta Rumah Segmen 2

SEMARANG - Keberadaan sistem perizinan online single submission (OSS) yang masih terus disempurnakan diharapkan bisa membantu mendorong perwujudan program satu juta rumah yang ditargetkan pemerintah untuk menekan tingginya angka backlog.

Dengan OSS, alur perizinan sudah dipangkas cukup sederhana, tetapi masih ada ketentuan di kabupaten/kota yang juga patut menjadi perhatian bersama karena bisa menjadi penghambat keluarnya izin.

Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Permukiman Kamar Dagang dan Indistri (Kadin) Jawa Tengah (Jateng), MR Priyanto mengungkapkan, salah satu hal yang menghambat termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum semuanya diselesaikan oleh kabupaten/kota.

“Seperti untuk RTRWyang baru selesai Pemalang dan Sukoharjo sehingga kami berharap kabupaten/kota bisa secepatnya menyelesaikan agar pengembang ada kepastian,” ujar Priyanto pada acara dialog “Jago Bisnis” di Studio TVKU, Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang, Rabu (16/1) malam. Program kerja sama Kadin Jateng dan TVKU itu mengangkat tema “Kemudahan Perizinan Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah”.

Narasumber lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Prasetyo Aribowo. Menurut Priyanto, pembangunan perumahan di Jateng mengalami fluktuasi.

Tercatat pada 2016 misalnya, pembangunan rumah bisa mencapai 11.500 unit, namun pada 2017 turun drastis hanya sekitar 8.900 unit dan angka ini turun lagi pada 2018 hanya 7.900 unit rumah. Adapun sejumlah kendala, terutama ada dalam hal perizinan, pembiayaan dan tata ruang yang menghambat para pelaku bisnis perumahan/properti.

Belum Sinkron

Menurut Priyanto, OSS yang terus disempurnakan itu sangat dinantikan oleh semua kalangan, termasuk juga pelaku usaha properti. Hal ini mengingat beberapa tahun sebelumnya untuk perizinan perumahan ada lebih dari 33 yang waktunya bisa mencapai tiga tahun baru selesai.

Selanjutnya, ketentuan baru yang memangkas perizinan dan menekan biaya membuat situasi bisnis properti lebih bergairah. Namun, beberapa daerah yang belum sinkron soal perizinan, misalnya masih ada izin lokasi yang disyaratkan membuat progressnya menjadi tersendat.

Sementara itu, Prasetyo Aribowo menegaskan, terintegrasinya aturan baru secara elektronik melalui OSS memang memerlukan penyesuaian karena terkait dengan banyak kementerian di bawahnya. Integrasi itu harus dilakukan di masingmasing kementerian dan dikonsolidasikan secara intensif.

Menurut dia, meski banyak kendala termasuk di dalamnya sumber daya manusia (SDM) yang belum semuanya siap, namun hal itu tidak menyurutkan pemerintah daerah (Pemda) untuk melayani. Dengan sistem yang beberapa masih manual, pelayanan tidak berhenti dan berkoordinasi dengan dinas terkait supaya menyesuaikan SOP yang ada di daerah.

“Kami membuka layanan berbantuan, diarahkan ke ruang khusus dengan tim yang memang dibuat untuk membantu pemohon karena sebagian butuh dipandu untuk mengisi banyaknya persyaratan. Tahun ini mudah-mudahan diharapkan lebih siap dan lebih baik lagi,” terang Prasetyo. 

 


(Setiawan Hendra Kelana/CN47/SM Network)