• KANAL BERITA

Penyempurnaan OSS Bantu Dorong Pembangunan Sejuta Rumah

Keberadaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang masih terus disempurnakan diharapkan bisa membantu mendorong perwujudan satu juta rumah yang ditargetkan pemerintah untuk menekan tingginya angka backlog. Kendati dengan OSS, alur perizinan dipangkas cukup sederhana tetapi masih ada ketentuan di kabupaten/kota yang juga patut menjadi perhatian bersama karena bisa menjadi penghambat keluarnya izin.

Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Permukiman Kadin Jateng MR Priyanto mengungkapkan, salah satu hal yang menghambat termasuk perda RT/RW yang belum semuanya diselesaikan oleh kabupaten/kota. "Seperti untuk RT/RW yang baru selesai Pemalang dan Sukoharjo sehingga kami berharap kabupaten/kota bisa secepatnya menyelesaikan agar pengembang ada kepastian," ujar Priyanto saat dialog Jago Bisnis kerjasama Kadin Jateng dan TVKU, Rabu (16/1) malam. Hadir pula dalam dialog yang mengangkat tema "Kemudahan Perizinan Dalam Rangka Mendukung Program Pembangunan 1 Juta Rumah" tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Prasetyo Aribowo. 

Menurut Priyanto, pembangunan perumahan di Jateng mengalami fluktuasi. Tercatat di tahun 2016 misalnya, pembangunan rumah bisa mencapai 11.500 unit namun di tahun 2017 turun drastis hanya sekitar 8.900 unit dan angka ini turun lagi di tahun 2018 kemarin yang hanya 7.900 unit rumah. Sejumlah kendala ini terutama ada dalam hal perizinan, pembiayaan dan tata ruang yang menghambat para pelaku bisnis perumahan/properti.

OSS yang terus disempurnakan ini, menurut Priyanto sangat dinantikan oleh semua kalangan termasuk juga pelaku usaha properti. Hal ini mengingat beberapa tahun sebelumnya untuk perizinan perumahan ada lebih dari 33 yang waktunya bisa mencapai 3 tahun baru selesai. Selanjutnya ketentuan baru yang memangkas perizinan dan menekan biaya membuat situasi bisnis properti lebih bergairah. Namun kembali lagi, beberapa daerah yang belum sinkron soal perizinan seperti misalnya masih ada izin lokasi yang disyaratkan membuat progressnya menjadi tersendat.

Sementara itu, Prasetyo Aribowo menegaskan bahwa terintegrasinya aturan baru secara elektronik melalui OSS ini memang memerlukan penyesuaian karena terkait dengan banyak kementerian di bawahnya. Integrasi ini harus dilakukan di masing-masing kementerian dan dikonsolidasikan secara intensif. Meski banyak kendala termasuk di dalamnya sumber daya manusia (SDM) yang belum semuanya siap, namun ini tidak menyurutkan pemda untuk melayani. Dengan sistem yang beberapa masih manual, pelayanan tidak berhenti dan berkoordinasi dengan dinas terkait supaya menyesuaikan SOP yang ada di daerah.

"Kami membuka layanan berbantuan, diarahkan ke ruang khusus dengan tim yang memang dibuat untuk membantu pemohon karena sebagian butuh dipandu untuk mengisi banyaknya persyaratan. Tahun ini mudah-mudahan diharapkan lebih siap dan lebih baik lagi,'' terang Prasetyo.


(Imam Supriono/CN35/SM Network)