ESAI

Korupsi, Budaya, dan ”Budaya Korupsi”

Oleh Dhoni Zustiyantoro

Harian Kompas menulis korupsi sebagai budaya. Di halaman 9 edisi Sabtu (26/5/2018) dalam berita “Korupsi di Dunia Arab bak Gumpalan Gunung Es”, lema yang melekat dengan budaya itu merujuk ke kebiasaan yang dilakukan terus-menerus atau bahkan turun-temurun. Namun tepatkah budaya sekadar dimaknai dengan pengertian itu? Tepatkah korupsi disebut budaya?

Selain kerap memaknai budaya sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang secara terus-menerus, orang kerap memaknai kata itu sebagai seni tradisional. Dalam pelbagai pertunjukan, misalnya, kita acap mendengar pernyataan pelaku seni bahwa pementasan itu digelar untuk “melestarikan budaya tradisional”. Pengertian itu memengaruhi pengertian budaya bagi sebagian besar masyarakat. Jika kita tanya kepada orang, kebanyakan akan memaknai budaya sebagai seni.

Pun dengan acara seni yang lebih sering dimaknai sebagai acara budaya. Dalam Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi (Thohir, 2007) setidaknya kita bakal menemukan tiga sudut pandang pemaknaan budaya. Pertama, pengertian menurut orang awam, bahwa budaya sekadar dimaknai sebagai kebiasaan. Pada konteks ini, orang akan memahami jam karet, kebiasaan terlambat dari waktu yang telah ditentukan, masuk dalam istilah itu. Kedua, pengertian menurut seniman yang memaknai budaya sebagai produk seni. Ketiga, budaya sebagai ilmu. Ihwal pengertian sebagai ilmu, budaya merupakan keseluruhan dari informasi dan formulasi yang dimiliki secara bersama oleh warga suatu masyarakat yang telah diakui sebagai kebenaran, sehingga fungsional sebagai pedoman. Satuan pengetahuan terumuskan dalam wujud kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, wacana, dalil, rumusan, bahkan teori (Thohir, 2007: 14-15). Merujuk pengertian itu, budaya berpengertian suatu sistem gagasan yang cenderung rumit dan membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa disebut budaya. Ada dorongan kuat bagi segenap masyarakat untuk belajar agar sampai pada rumusan dalam pelbagai wujud tersebut.

Pengertian itu mengajak kita untuk membawa budaya ke wilayah adiluhung, yang bermutu tinggi. Ia tidak hanya bisa menjadi penunjuk arah bagi pelbagai persoalan di tengah masyarakat penganutnya, tetapi juga sarana belajar. Pengertian itu sejalan dengan apa yang disampaikan Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (1974). Koentjaraningrat menulis budaya sebagai “Keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu” (halaman 9). Kita menemukan lema “belajar” digunakan untuk definisi budaya, yang lagi-lagi mengetengahkan ke keadiluhungan.

Sistem Pengetahuan

Setali tiga uang, kamus bahasa Jawa Bausastra (WJS Poerwadarminta, 1939) mengartikan budaya sebagai budi, nalar, panemu, angen-angen, yang dalam bahasa Indonesia berarti budi, nalar, gagasan, angan, pikiran. Adapun kata turunannya adalah kabudayan, yang bermakna babaring nalarpambudining manungsa maujud kagunan, kapinteran, kawruh, lan sapanunggalane, yaitu berkait dengan nalar-budi manusia berwujud kesenian, kepintaran, pengetahuan, dan lain sebagainya.

Masyarakat Jawa tradisional sehari-hari menjunjung tinggi budaya sebagai sistem pengetahuan yang memiliki sifat didaktik, yaitu berfungsi mendidik warga. Pada 1955, Muhammad Yamin menulis buku Kebudajaan Asia- Afrika yang berisi hasil sidang tertutup Konperensi Asia-Afrika di Bandung, 24 April 1955.

Di halaman 89 kita membaca sebuah paragraf berisi konklusi: “Asia dan Afrika adalah tempat kelahiran kepertjajaan- kepertjajaan dan peradabanperadaban jang besar, jang telah memperkaja kebudajaan-kebudajaan dan peradaban jang lain, dan dalam perkembangan itu telah teperkaja sendiri.” Kebudayaan disandingkan dengan peradaban, yang hanya ada dalam alam pikir kaum intelektual. Demikianlah, kita melihat intelektual dari masa ke masa meneliti dan menyimpulkan fenomena (budaya) di tengah masyarakat. Kita mafhum jika KBBI Edisi V lantas memaknai peradaban sebagai “(1) kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; (2) hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa”. Sebuah pengertian yang elitis dan berjarak, yang mungkin juga menutup mata bahwa di tengah masyarakat ada pula “budaya korupsi” atau “budaya jam karet”. Namun, pada era serba-post, apa pun yang hadir patut digugat kembali: untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan konteks zaman.

Dalam pembacaan secara hermeneutis, budaya yang bermutu tinggi juga mengandung konsekuensi oposisi biner, yakni di bagian lain ada yang bermutu rendah. Merujuk ke sejumlah pengertian di atas, tentu kita bisa memaknai korupsi dan jam karet, misalnya, sebagai budaya, tetapi “budaya rendah”. (44)

- Dhoni Zustiyantoro, pengajar Program Studi Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang, penulis bukuTentang Jawa dan Halhal yang Tak Selesai (2017).


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar