Ombudsman Dukung Penelusuran Pidana

Importasi Bawang Bombai Mini

JAKARTA- Ombudsman RI mendukung penelusuran motif pidana importir bawang bombai mini yang dijual selayaknya bawang merah di pasaran. Lembaga itu juga mendukung pelibatan Satgas Pangan, termasuk kepolisian di dalamnya.

Anggota Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menyatakan pelanggaran yang dilakukan para pengimpor harus dilihat dari dua sisi, yakni impor dan pendistribusian. Menurut dia, sangat besar potensi importir melakukan tindak pidana penipuan jika menjual bawang tersebut ke pasaran dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan surat izin impornya.

Apalagi, lanjut dia, pada momentum Lebaran ketika konsumsi barang, misalnya bawang, makin besar. Bahkan, kejadian itu dinilai bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan penyalahgunaan wewenang. ”Kalau ada kesengajaan, unsur penipuan, bisa masuk pidana itu. Berarti kan dia mengakal-akali. Ya sudah, tinggal diperiksa saja,” tegas dia, kemarin.

Unsur pidana penipuannya pun, kata dia, bisa menimpa dua sisi, yakni terhadap lembaga pengawas dan konsumen. Pengimpor bisa dikatakan menipu lembaga pengawas karena komoditas impor yang masuk berbeda dari izin yang diperoleh. Dia menegaskan, besar kemungkinan terjadi penipuan terhadap konsumen akibat komoditas yang dijual sejatinya belum tentu sebagaimana yang ditawarkan.

”Ambil contoh, jika di pasar bawang tersebut dijual sebagai bawang merah dan ternyata bombai mini, jelas ada penipuan terhadap konsumen. Silakan kepolisian masuk untuk memeriksa, menyidik, apakah betul ada unsur penipuan,” tutur Dadan.

Kementerian Perdagangan juga telah menelusuri dugaan pidana yang dilakukan importir bawang bombay mini yang dijual di pasaran sebagai bawang merah. Dalam pemeriksaan awal, kementerian mendapati ada ketidaksesuain ukuran bawang bombai yang diimpor. Bahkan lebih parah, secara kasat mata komoditas tersebut diduga sebagai bawang merah.

Potensi Pelanggaran

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Angrijono menyebutkan, pihaknya tengah menelisik berbagai potensi pelanggaran dan pidana yang dilakukan tiga perusahaan pengimpor komoditas tersebut, yakni CV SMM, LH, dan AL.

Apabila ditemukan pelanggaran pidana, pihaknya segera melimpahkan kasus itu kepada Satgas Pangan. ”Kalau nanti ditemukan pelanggaran pidana, terkait dengan pidana umum, mungkin ada pemalsuanpemalsuan, baru kami tindaklanjuti ke sana,” ujar dia.

Kuat dugaan kasus serupa terjadi juga di tempat-tempat lain. Di samping Sumatra Utara, Veri mengemukakan indikasi itu ditemukan di Jawa Timur. Ia mengakui, saat ini komunikasi yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan Satgas Pangan baru sebatas pemberian informasi, karena sebenarnya importir bombay mini memiliki surat izin impor.

Hanya, kata dia, ukuran bawang yang masuk ternyata menyalahi aturan Permentan Nomor 105 Tahun 2017 tentang Karakteristik Bawang Bombai yang Dapat Diimpor. Tercantum ukuran umbi bawang bombai yang masuk Indonesia haruslah di atas 5 cm.

”Nanti penanganan tindak lanjutnya baru koordinasi dengan Satgas (Pangan). Tetapi setiap ada kesempatan dan informasi yang kami tangani, disampaikan ke Satgas (Pangan),” ungkap Veri.

Penanganan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan karena pengawasan post-border hingga surat persetujuan impor merupakan ranah kementerian yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita itu.

Kini, bombai mini yang dijual sebagai bawang merah telah diamankan oleh kementerian. Pengamanan dilakukan agar 670 ton bawang tersebut tidak berpindah tangan, apalagi kian luas beredar di pasaran. (J10-18)