ICW-Kontras Tolak Pidana Khusus Masuk Revisi KUHP

JAKARTA - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi itu di antaranya beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). ”Kami meminta tindak pidana khusus di RKUHP dicabut dan dikembalikan ke dalam undang-undang sektoral.

Jadi lebih baik tindak pidana khusus ini yang sekarang sedang dibahas dalam RKUHP dicabut dan perbaikannya bisa diatur dalam undang-undang sektoral,” kata anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter, di kantor ICW, Minggu (3/6).

Menurut dia, dimasukkannya tindak pidana khusus, seperti korupsi, dalam RKUHP akan membuat lembaga yang menangani akan kebingungan.

Sebab, ada dua undang-undang yang nanti dijadikan rujukan. ”Kalau bicara soal KPK, undang-undang mana yang mau dipakai. Saat ini ada enam pasal yang sudah dipindah.

Pertanyaannya, KPK berwenang atau tidak, (padahal) mandatnya jelas, menangani kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor,” imbuhnya. Selain itu ada perbedaan hukuman di UU Tipikor dan KUHP.

Ada pengurangan hukuman terhadap pelaku yang terlibat permufakatan jahat dalam praktik korupsi. ”Soal pidana permufakatan jahat di RKUHP, hukumannya lebih rendah. Pelaku dalam UU Tipikor dipidana sama dengan pelaku yang melakukan delik, tapi di RKUHP itu dipotong sepertiga,” ujarnya.

Selain soal korupsi, aliansi juga mengkritik soal penangangan kasus narkoba. Mereka menilai RKUHP hanya mementingkan hukuman, bukan lagi tentang rehabilitasi.

”Apabila dimasukkan dalam RKUHP, ini akan menjadi rezim penanganan narkotika yang hanya menggunakan pendekatan penghukuman, padahal pendekatan itu sudah terbukti gagal di banyak negara. Ini akan mengirim lebih banyak lagi pengguna narkotika ke dalam penjara,” kata koordimator advokasi PKNI Alfiana Qisthi.

Dia menyebutkan, RKUHP menyatakan rehabilitasi sebagai sebuah hukuman. RKUHP juga tak mengatur tentang proses assessment terhadap pengguna narkoba.

”Dalam undang-undang dikatakan rehabilitasi dipandang sebagai hak, dalam RKUHP rehabilitasi adalah pidana. Yang paling merugikan adalah tentang assessment. Dalam RKUHP tidak diatur. Ini akan membuat semakin sulit membedakan pengedar dengan pengguna,” kata dia.

Terkait pidana pelanggaran HAM berat, menurut aliansi ada beberapa perbedaan penanganan hukuman antara undang-undang sebelumnya dan RKUHP. Dalam RKUHP tak diatur soal penyelesaian kasus yang terjadi pada masa lalu. ”Tidak ada peraturan terkait asas berlaku surut, apakah peristiwa yang terjadi tahun 1998 atau 1995 bisa diadili.

Yang kedua, asas untuk tidak dapat dipidana dua kali, dalam pelanggaran HAM berat itu memungkinkan, dalam RKUHP ini menutup ruang untuk diadili,” ujar kepala bidang advokasi Kontras Putri Kanesia.

”Dengan dimasukkannya tindak pidana HAM berat ke dalam RKUHP, ini hanya menyasar individu, sementara aktor intelektual yang memberikan izin tidak dapat dipidana.

Kami menolak pelanggaran HAM berat dimasukkan dalam RKUHP,” tegasnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyatakan kekhawatiran terhadap RKUHP yang kini tengah diselesaikan pemerintah dan DPR.

Sejumlah poin yang tengah dibahas dinilai berisiko melemahkan KPK. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebutkan, salah satu poin itu terkait dengan pengaturan tindakan pidana korupsi.

”Kami memandang, masih terdapat aturan yang berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHPtersebut,” kata Laode.

KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. Lembaga tersebut bahkan telah menyampaikan surat penolakan terhadap poin tersebut kepada Presiden, Ketua Panja RKUHPDPR, dan Kemenkumham.

Selain itu, KPK juga menilai kewenangan kelembagaan dan disparitas antara ketentuan UU Tipikor dan KUHP berisiko bagi pemberantasan korupsi ke depan.

RKUHP tak memuat tegas soal kewenangan KPK dan aturan-aturan baru yang diadopsi dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi. Misalnya, korupsi di sektor swasta.

Hal ini berisiko tak dapat ditanganinya korupsi di sektor swasta oleh KPK. ”UU KPK menentukan bahwa mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, bukan dalam KUHP (Pasal 1 angka 1 UU KPK),” katanya.

Terkait disparitas ketentuan, Laode menyebut RKUHP tak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. RKUHP juga disebut mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif pada Pasal 63. Ini membuat ancaman pidana denda turun.

”RKUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Hal itu berbeda dari UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan bahwa beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Umum RKUHP. Padahal kata dia, UU Tipikor lebih mudah diubah atau direvisi daripada KUHP.

Rekomendasi

Karena itu, KPK merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, penyusunan RKUHP perlu melihat efektivitas dan prioritas kepentingan penegakan hukum. ”Sehingga pengaturannya sepatutnya memilih mana yang lebih dirasa efektif oleh penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Kedua, KPK mengusulkan pemerintah mengeluarkan delik korupsi secara keseluruhan di UU khusus (UU Tipikor seperti yang ada saat ini) karena dinilai lebih efektif.

”Agar penyelesaian RKUHP tidak berlarut-larut maka KPK mengusulkan pemerintah mengeluarkan delik-delik khusus seperti tipikor, narkotika, pelanggaran HAM, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme. Delik-delik ini diatur seluruhnya di luar RKUHP,” ujarnya.

Terakhir, KPK menilai revisi delik korupsi akan lebih efektif dan sederhana dilakukan melalui revisi UU Tipikor. Hal ini termasuk kebutuhan untuk memasukkan ketentuan UNCAC yang belum masuk, maupun penyesuaian dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih menjelaskan, keberatan yang disampaikan KPK mengenai konsep pemidanaan masih didiskusikan.

Namun, kata Enny, dalam konsep pidana waktu tertentu, pemerintah memilih menyesuaikan masa hukuman 15 tahun dibanding menggunakan konsep pemberatan selama 20 tahun bagi terdakwa kasus korupsi.

”Kalau di UU Tipikor itu kan langsung disebutkan 3-20 tahun. Yang ini kami ingin menyesuaikan 15 tahun. Jadi ramai, kesannya (hukuman) seperti turun,” jelasnya.

Enny menegaskan, RKUHP yang tengah dirampungkan tidak merampas kewenangan KPK. ”Kewenangan apa yang kami ambil? Undang-undangnya saja masih bicara di pasal 1, bahwa UU KPK, yang dimaksud tipikor adalah yang dimasukkan di UU ini, UU KPK,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara mengenai surat keberatan yang dikirim KPK kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, pembahasan RKUHPbukan ranah Presiden, melainkan DPR sebagai lembaga legislatif.

”Ya itu kewenangan DPR, jangan Presiden lagi. Itu kan dibahas di DPR, kewenangannya (di tangan) DPR, bukan Presiden,” kata JK.

Walaupun begitu, JK menegaskan surat yang dilayangkan KPK itu tak salah alamat. Namun, ia menegaskan pembahasan RKUHP itu bukan ranah Presiden, melainkan legislatif. (dtc,cnn-19)


Berita Terkait
Komentar