Undip Bentuk Satgas Cegah Radikalisme

SM/dok  -  Yos Johan Utama
SM/dok - Yos Johan Utama

SEMARANG - Undip menyiapkan satuan tugas khusus (satgasus) untuk mencegah paham radikal yang kini menyasar kampus. Tak menutup kemungkinan, Undip akan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

”Kami sedang menyiapkan satgas khusus dan ingin menerima asistensi dari BNPT. Yang jelas, Undip menyiapkan langkah sebagai antisipasi supaya jangan sampai civitas academica kampus terpapar paham radikal,” tandas Rektor Prof Dr Yos Johan Utama kepada wartawan, baru-baru ini.

Hadir dalam jumpa pers itu Sekretaris Universitas Prof Dr Anies, Wakil Rektor I Prof Dr M Zainuri, Wakil Rektor II Dr Darsono, dan Wakil Rektor III Budi Setiyono PhD

Dia menambahkan, langkah ini juga berkenaan untuk mencegah persoalan radikalisasi dengan target mahasiswa, dosen, dan karyawan perguruan tinggi.

”Pada prinsipnya, kami ingin semua civitas academica mempertebal rasa kebangsaan, merawat Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Untuk menyadarkan dari paham terlarang, caranya juga tidak dengan asal menghantam. Kami kedepankan langkah persuasif untuk merangkul semua pihak,” imbuh Guru Besar Ilmu Hukum itu.

Dibebastugaskan

Yos dalam jumpa pers sama sekali memang tidak mau menyinggung nama dosen yang diduga condong pada paham berseberangan dengan ideologi negara. Sebagaimana sebelumnya ramai diberitakan di media massa maupun unggahan di media sosial.

Kendati demikian, Yos tidak menutupi fakta apabila sudah menandatangani surat pembebastugasan salah satu dosen di kampus itu.

Sanksi semacam ini juga mengacu PP 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN. Mereka yang menjalani sidang pemeriksaan akan dibebastugaskan sementara hingga proses selesai.

Rektor tidak bersedia menyebutkan nama dosen yang bersangkutan. Pemeriksaan, nantinya menyangkut pencarian fakta dan temuan kemungkinan pelanggaran disiplin pegawai maupun kode etik.

Dia mengingatkan, langkah mengajukan aparatur negara ke dalam sidang kode etik juga tidak boleh dipandang remeh. Sebab, mereka yang melanggar pasti akan terkena sanksi moral, etika, dan sosial. ”Itu juga berat sejalan dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

Namun semua kami jalankan dalam koridor presumption of innocentatau praduga tak bersalah sehingga saya tidak pernah akan menyebutkan nama,” jelasnya. (H41-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar