DPRD Diminta Kembalikan Dana Rp 2,5 Miliar

Tunjangan dan Operasional

KLATEN - Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Klaten diminta mengembalikan dana sebesar Rp 2, 59 miliar. Dana dari APBD 2017 yang sudah telanjur diterima itu harus dikembalikan sebab ada salah hitung.

Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Agus Riyanto mengatakan, kewajiban pengembalian itu tertuang sebagai salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) setelah ada audit pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Klaten tahun 2017. ‘’Salah satunya diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan bayar penghasilan DPRD Rp 2,5 miliar,’’ katanya, Kamis (31/5).

Agus menjelaskan kelebihan bayar itu terjadi berawal dari keluarnya PP 18/ 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD yang diikuti keluarnya Permendagri No 62 Tahun 2017. Sesuai Permendagri itu formulasi penghitungan penghasilan DPRD Kabupaten Klaten masuk kategori tinggi. Sebagai tindak lanjutnya, DPRD membuat Perda dan disahkan pada Juli 2017. Setelah itu Bupati menindaklanjuti mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai dasar adanya tambahan anggaran di APBD Perubahan 2017 sekitar Rp 3,8 miliar. Dana itu untuk membayar tunjangan dan operasional anggota serta pimpinan DPRD pada Agustus sampai Desember. Anggaran cair dan diterima anggota DPRD akhir Oktober 2017. Namun mendadak pada 2 November 2017 keluar surat edaran Mendagri yang merevisi PP 62 Tahun 2017.

Selisih Hitungan

Dalam SE itu, kata Agus, ternyata hitungan komponen penghasilan DPRD Klaten tidak masuk kategori tinggi tetapi masuk kategori rendah. Dampak dari perubahan ketegori dari tinggi ke rendah itu menyebabkan selisih hitungan tunjangan dan operasional. Jika semula tunjangan komunikasi intensif (TIK) dan reses pimpinan serta anggota DPRD sebanyak tujuh kali besaran representatif ketua DPRD Rp 2,1 juta / bulan, tetapi setelah ada SE hanya tiga kali. Khusus ketua DPRD, dana operasional (DO) yang semula dihitung enam kali uang representatif ketua DPRD, menjadi dua kali. DO wakil ketua yang semula empat kali menjadi satu setengah kali. Oleh BPK selisih bayar dari kategori tinggi ke rendah itu harus dikembalikan dengan total Rp 2,59 miliar. ‘’Dari hitungan total yang harus dikembalikan Ketua DPRD sekitar Rp 91 juta, wakil ketua Rp 70 juta dan anggota DPRD Rp 49,2 juta / orang,’’ tambah Agus.

Atas rekomendasi BPK itu, Pimpinan DPRD sudah menyosialisasikan ke semua anggota agar bersiap mengembalikan. Mau tidak mau dana yang sudah diterima itu selisihnya harus dikembalikan sesuai aturan perundang- undangan.

Sekretaris DPRD Kabupaten Klaten, Edy Hartanto mengatakan, pengembalian itu bisa dilakukan terhitung sejak rekomendasi BPK keluar, yaitu 28 Mei 2018. Pengembalian akan dilakukan melalui sekretariat DPRD dan nantinya disertai bukti pengembalian. (H34-21,35)


Berita Terkait
Komentar