BPR-BPRS Tangguh Hadapi Gelombang

JAKARTA - Industri BPR-BPR Syariah (BPRS) tangguh menghadapi gelombang. Sejak bermunculan pada 1988 sebagai respons atas Paket Kebijakan Oktober (Pakto 88), telah mengalami pasang surut. ‘’BPR-BPRS melayani masyarakat Indonesia selama hampir 30 tahun dan masih tetap tumbuh, eksis, serta menjadi mitra strategis pelaku UMKM,’’ tutur Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto terkait dengan peringatan Hari BPR-BPRS Nasional, kemarin.

Kinerja Industri BPR sampai Maret 2018, lanjut dia, masih sangat baik, Aset Rp 127 triliun atau tumbuh 11,02 persen dari posisi tahun lalu, dan kredit yang disalurkan Rp 91 triliun atau tumbuh 8,67 persen. “Fungsi intermediasi lainnya juga dijalankan secara baik, yaitu penghimpunan dana. Terlihat pada tabungan yang tumbuh 14,40 persen dan deposito tumbuh 10,73 persen dibandingkan dengan setahun lalu. Tabungan BPR Maret 2018 mencapai Rp 26 triliun, sedangkan deposito Rp 59 triliun,” papar dia.

Selain itu, lanjut dia, hal yang menggembirakan adalah jumlah nasabah yang dilayani 15 juta rekening, yang didominasi oleh penabung 11,2 juta rekening dengan rata-rata jumlah tabungan Rp 2 juta. Debitor 3,2 juta rekening dan rata-rata pinjaman Rp 27 juta. “Keadaan itu mencerminkan industri BPR-BPRS memang hadir untuk melayani masyarakat kecil dan pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Joko.

Perbarindo, menurut dia, sudah berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan industri BPR-BPRS; memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) dengan jumlah anggota 1.634 BPR-BPRS yang kepemilikannya 100 persen Indonesia. “Perbarindo punya peran penting dan strategis dalam mengawal industri BPR-BPRS untuk tumbuh dan berkembang dalam melayani pelaku UMKM dan masyarakat perdesaan,” tegas dia.

Dalam mengawal proses transformasi BPR-BPRS menuju industri berdaya saing, pihaknya memiliki delapan agenda besar, yaitu pertama, mengawal proses transformasi bisnis digital BPR-BPRS; kedua, mengawal industri BPR-BPRS dalam ekositem National Payment Gateway (NPG) agar menjadi bagian tak terpisahkan dari program itu; dan ketiga, sinergi dengan financial technology (fintech). Keempat, melakukan upaya peningkatan servis level BPR dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi; kelima, sinergi dengan bank umum dan vendor teknologi informasi; keenam, mengawal BPRBPRS sebagai garda terdepan dalam inklusi dan literasi keuangan; ketujuh, peningkatan peran BPR-BPRS sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran dana bantuan dan program sosial; serta ke delapan, mendorong BPR-BPRS sebagai pilar pengembangan ekonomi daerah.(bn-18)