Windari Didakwa Terima Rp 597 Juta

Penyimpangan di Kantor Pertanahan

SEMARANG - Mantan Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Windari Rochmawati didakwa menerima uang pungutan liar (pungli) Rp 597 juta dalam pengurusan peralihan hak atas tanah, ganti nama sertifikat, pencatatan, blokir, dan sita.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Semarang, Zahri Aeniwati Cs mendakwa Windari telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Terdakwa Windari menetapkan biaya tidak sesuai ketentuan, pengecekan sertifikat terhadap PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) ditarik biaya tidak resmi Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu.

Terdakwa memerintahkan staf, Rohayati untuk melakukan tagihan PPAT, di mana tiap satu balik nama ditarik biaya Rp 275 ribu,” jelas jaksa Aeni, sebutan akrab Aeniwati saat membacakan amar dakwaannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Ari Widodo. Jika pemohon tidak mau membayar biaya tidak resmi, maka berkas pemohon tidak akan dikerjakan.

104 Amplop

Dia menjelaskan, pungutan itu dilakukan terdakwa dalam kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018. Pada 5 Maret 2018, penyidik mengamankan sembilan amplop berisi uang di Kantor Pertanahan Kota Semarang di Jl Ki Mangunsarkoro, Semarang, dengan total Rp 32,6 juta. Amplop di antaranya berasal dari saksi Sugiyo Rp 2,5 juta, Rina Agustin Rp 4 juta, dan Rp 3 juta asal Sofyan Asmawi. Di rumah indekos terdakwa di Ngaliyan, ditemukan 104 amplop berisi uang sebesar Rp 490 juta. Amplop itu di antaranya atas nama Indrajaya Rp 100 ribu, Silvinawati Anggoro Rp 1 juta, Yulis Rp 200 ribu, Rizky Rp 500 ribu, Solim Rp 800 ribu.

Selain itu barang bukti uang juga ditemukan di mobil terdakwa. Atas dakwaan itu, hakim Ari mempersilakan terdakwa untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Andreas Hariyanto dan HD Djunaedi.

Selanjutnya, Andreas menegaskan, tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut. ”Kami tidak mengajukan eksepsi, langsung ke pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi saja, Yang Mulia,” jelasnya. Karena jaksa Aeni belum siap menghadirkan saksi, maka sidang ditunda pekan depan. (J17-48)