Banyumas Terancam Darurat Sampah

BANYUMAS- Kabupaten Banyumas sangat mungkin menjadi wilayah darurat sampah terutama jika pengelolaan termasuk pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Kaliori, Kecamatan Banyumas dan tempat pembuangan sementara (TPS) Tiparkidul, Kecamatan Ajibarang tak berfungsi optimal.

TPAKaliori dan TPS Tiparkidul, kini merupakan dua tempat sentra pembuangan sampah dari wilayah Banyumas bagian timur dan Banyumas bagian barat. Ironisnya sejak kejadian longsor di Bulan Maret, TPA Kaliori diblokade operasionalnya oleh warga sejak 2 April.

Akibatnya hingga kini sampah dari Banyumas bagian timur terpaksa dialihkan pembuangannya ke TPS Tiparkidul. Kini dampak pertambahan sampah itu kembali diprotes warga setempat.

Warga Desa Tiparkidul, Handoko mengatakan permasalahan dampak polusi air, tanah dan udara akibat pertambahan volume sampah dari wilayah Banyumas Timur kini semakin dirasakan warga Tiparkidul.

Tak mengherankan jika melalui Forum Silaturahmi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FSMPLH) Tiparkidul memberikan batas waktu pengalihan pembuangan sampah dari Kaliori menuju ke Tiparkidul hingga 20 Mei mendatang.

"Sesuai dengan hasil pertemuan dinas terkait dengan warga di Pendapa Kecamatan Ajibarang, warga tetap menginginkan sesegera mungkin TPA Kaliori difungsikan lagi maksimal 21 Mei mendatang. Kalau terus menerus pertambahan sampah dibuang ke Tiparkidul, maka warga Tiparkidul semakin merasakan dampak sampah yang ada," ujarnya.

Meski pemerintah daerah menjanjikan ganti rugi terhadap 20 warga Kaliori dan 20 warga Tiparkidul yang terdampak polusi sampah, namun warga Tiparkidul tetap menegaskan pemerintah segera merealisasikan pengelolaan sampah yang diwacanakan.

Telah dibangunnya hanggar pengelolaan sampah dengan dana Rp 1,6 miliar di dekat jalan masuk TPS Tiparkidul, diharapkan segera dioperasionalkan. "Jangan sampai mangkrak lagi sebagaimana bangunan lainnya.

Jadi persoalan sampah ini bisa tertangani, tidak hanya dibuang saja. Sekarang dengan pertambahan sampah dampak pengalihan dari Kaliori, warga Tiparkidul sudah menderita.

Kami minta komitmen 21 Mei, Kaliori dioperasionalkan lagi bisa terealisasi," ujar tokoh masyarakat Tiparkidul, Teguh Tidarwono. Menanggapi wacana pengelolaan limbah kesehatan dari rumah sakit di lokasi TPS Tiparkidul, warga lainnya menyatakan menolak rencana tersebut. Berkaca dari berbagai kejadian lainnya, seringkali pengawasan terhadap dampak lingkungan tak maksimal.

Pemerintah diharapkan dapat benar-benar memperhatikan hak-hak kesehatan dan lingkungan warga Desa Tiparkidul. "Sebagaimana aspirasi warga, kami minta segera pemerintah menghentikan pengalihan pembuangan sampah dari Banyumas timur menuju ke TPS Tiparkidul. Kami berharap TPAKaliori bisa difungsikan kembali sehingga warga Tiparkidul tak seterusnya merasakan dampak pertambahan volume sampah ini," jelasnya.

Koordinator FSMPLH Tiparkidul, Bayu Suyoto mengatakan dengan makin tak tertibnya pembuangan sampah di TPS Tiparkidul, warga berharap ada pembatasan jam pembuangan sampah.

Aktivitas armada pembuangan sampah juga saat ini terbilang tak terkendali, terutama pasca pengalihan pembuangan sampah dari Kaliori. "Makanya pemantauan dari petugas pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan dari mana saja armada yang datang ke TPS Tiparkidul ini. Jangan-jangan ada armada dari luar daerah yang masuk dan sebagainya. Jangan sampai pemerintah kecolongan.

Yang dirugikan adalah warga Banyumas khususnya Tiparkidul," ujarnya. Kepala Desa Tiparkidul, Riyanto mengatakan penanganan dampak dari pertambahan volume sampah ke TPS Tiparkidul diharapkan segera selesai sesuai dengan hasil musyawarah di Pendapa Kecamatan Ajibarang.

Selain merealisasikan ganti rugi warga terdampak, pemerintah daerah diharapkan memikirkan penanganan dampak jangka panjang bagi warga di wilayah Tiparkidul. Difungsikannya kembali TPA Kaliori menjadi harapan warga Tiparkidul, sehingga dampak sampah dapat terkurangi.

Camat Ajibarang, Eko Heru Surono mendorong pembatasan jam pembuangan sampah bagi TPS Tiparkidul. Selain itu mengenai aspirasi dan harapan warga, ia mengimbau masyarakat menyampaikan keluhan sesuai harapan berlaku. Evaluasi terus menerus terhadap dampak beserta penangannya sangat dibutuhkan.

"Jangan sampai ada perbuatan anarki dari masyarakat. Untuk permasalahan sampah ini, pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Makanya dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan," jelas Heru.(K37- 20)


Baca Juga
Komentar