Rakyat AS Bisa ImpeachTrump

Korban Palestina Jadi 58 Jiwa

SM/dok nbcnews.com : MENYELAMATKAN DIRI : Warga Palestina yang memprotes peresmian kedutaan AS di Jerusalem, menyelamatkan diri dari tembakan dan gas air mata yang dilancarkan tentara Israel di Perbatasan Gaza, sebelah timur Jabalia, Senin (14/5). (55)
SM/dok nbcnews.com : MENYELAMATKAN DIRI : Warga Palestina yang memprotes peresmian kedutaan AS di Jerusalem, menyelamatkan diri dari tembakan dan gas air mata yang dilancarkan tentara Israel di Perbatasan Gaza, sebelah timur Jabalia, Senin (14/5). (55)

JAKARTA - Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tetap meresmikan dan membuka kedutaan besarnya di Jerusalem, Senin (14/5). dapat mengorbankan rakyat dan kebijakan negeri Paman Sam tersebut.

Akan lebih banyak muncul kebencian dan musuh baru yang menjadikan rakyat serta kebijakan Amerika Serikat sebagai sasaran amarah. ‘’Tindakan Trump hanya akan membahayakan perdamaian dunia. Indonesia juga bereaksi keras atas hal ini dan Presiden Joko Widodo telah menentang keras kebijakan Trump tersebut,’’ tandas Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Meski demikian, dia berpendapat, masyarakat dunia sebaiknya tidak memusuhi warga AS. Masyarakat dunia justru perlu merangkul warga AS. ‘’Yang diharapkan, warga AS dapat menghentikan langkah Trump melalui lembaga peradilan di AS. Bahkan, mendorong agar Presiden Trump di-impeach,’’tuturnya.

Hikmahanto menduga, Trump memindah kedubes ke Jerusalem karena ingin mewujudkan janji kampanye. Padahal, mayoritas negara di dunia dan rakyatnya menolak tindakan Trump.

Dia menegaskan, setidaknya ada sejumlah hal yang mungkin dapat dilakukan dunia agar Trump memikirkan kembali keputusannya. ‘’Dunia harus terus menunjukkan penentangannya terhadap kebijakan Trump tersebut. Selain itu, dunia perlu mendorong Rusia atau negara- negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB,’’ paparnya.

Hal tersebut adalah untuk melakukan tindakan unilateral yang didukung oleh negara-negara dunia. Meski demikian, tindakan unilateral itu bukan dalam bentuk kekerasan, namun apapun tindakan yang bisa membuat Trump berpikir ulang. ‘’Tindakan unilateral ini perlu dilakukan, mengingat bila masalah ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB, maka apa pun resolusi akan diveto AS,” tukasnya.

Hal senada dilontarkan dosen Hubungan Internasional Unwahas Dr Andi Purwono. Menurut Andi, keterlibatan negara-negara Uni Eropa dan Rusia diyakini masih bisa meredam eskalasi konflik yang terus muncul setelah Trump memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Terlebih perseteruan ini tak kurang sudah mengakibatkan puluhan penduduk Palestina meregang nyawa di Jalur Gaza. Mereka yang gencar menyuarakan penolakan atas keputusan sepihak Amerika, menerima tindakan represif tentara Israel. Kawasan Tepi Barat juga masih akan terus membara apabila negara-negara yang tergabung dalam NATO lebih memilih bersikap diam. ‘’’Langkah diplomatik harus segera diambil tanpa harus menunggu lebih banyak korban berjatuhan. Masyarakat Indonesia semestinya bersimpati terhadap Rakyat Palestina,’’ tutur Andi.

Menurut alumnus UGM tersebut, pihak yang masih dipandang Amerika Serikat hanya Uni Eropa, selain Rusia yang sedari dulu rival penting sesama negara adidaya. Peran Uni Eropa bisa menjadi poros dalam usaha memecahkan kebekuan atas konflik yang sberkepanjangan. Tak kurang untuk lebih bisa menarik empati perhimpuan negara Eropa, juga butuh kiprah bangsa-bangsa Islam di dunia. ‘’Sebagaimana respons Indonesia untuk mengajak negara-negara OKI menjadikan peristiwa ini sebagai isu penting. Hal semacam ini akan menjadi motor penggerak supaya Uni Eropa, Rusia, dan negara- negara muslim kian menekan ambisi Amerika,’’tutur Wakil Rektor III Unwahas, itu.

Dia menambahkan, sejak semula, banyak negara sekutu AS yang mengecam pemindahan kedubes ini. Sebab, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai melanggar hukum internasional.

Semua pihak menyadari, Dewan Keamanan PBB sepakat Yerusalem adalah kota suci yang berada dalam jurisdiksi mereka. Status Jerusalem juga telah ditetapkan melalui Resolusi PBB No 181 Tahun 1947 berada di bawah kewenangan internasional. Sesuai traktat yang disetujui Yerusalem menjadi kota bersama antara Israel dan Palestina atau dalam istilah internasional two state solution.

Korban Bertambah

Sementara itu, korban unjuk rasa warga Palestina di perbatasan Gaza sejak pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem, Senin (14/5) terus berjatuhan. Bahkan, tercatat sebagai hari paling berdarah bagi warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sudah 58 demonstran tewas dan 2.700 orang lainnya lukaluka terkena peluru asli maupun gas air mata. Bahkan ada satu bayi usia 8 bulan tewas terkena serangan gas air mata tentara Israel. Korban yang berjatuhan itu, tak urung membuat negara-negara di dunia bereaksi, termasuk sekutu utama AS, Inggris dan Prancis. Kecaman mengalir untuk aksi kekerasan Israel terhadap demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Pemerintah Indonesia, melalu Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan prihatin. Indonesia menghargai perjuangan rakyat Palestina. Indonesia tidak akan berubah memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (15/5), kecaman keras disampaikan Turki.

Bahkan Turki mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari sebagai solidaritas untuk Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk tragedi kemanusiaan di Gaza tersebut, seraya menyebut kekerasan Israel terhadap demonstran Palestina sebagai genosida. Erdogan juga mengatakan, pemerintah AS telah kehilangan peran sebagai penengah di Timur Tengah dengan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menyatakan Israel harus menghormati hak untuk berdemo secara damai dan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris dalam pernyataan resminya, menyatakan prihatin atas kekerasan di Gaza. Senada dengan itu, Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan terkejut dan sangat prihatin atas kekerasan di Gaza yang menewaskan puluhan warga Palestina. Jerman menyerukan otoritas Israel untuk berhenti menggunakan peluru asli terhadap para demonstran. Pemerintah Mesir mengutuk kekerasan Israel terhadap para demonstran Palestina. Mesir menyebut langkah tersebut sebagai eskalasi serius yang bisa memicu konsekuensi berbahaya. Hal senada disampaikan Pemerintah Qatar yang mengutuk kekerasan Israel sebagai pembantaian. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah al-Khater menyerukan kekuatan regional dan internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pembunuhan tersebut.

Di Iran, Menteri Luar Negeri Javad Zarif menyebut kekerasan Israel terhadap para demonstran Palestina itu memalukan. Zarif pun menyebut Jalur Gaza yang selama satu dekade ini berada di bawah embargo Israel dan Mesir sebagai penjara terbuka di dunia. Kecaman juga disampaikan pemerintah Bahrain yang mengingatkan adanya bahaya besar dan reaksi negatif atas kekerasan Israel. Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan penolakannya atas penggunaan kekerasan dalam menghadapi para demonstran damai. Kecaman keras juga datang dari Pemerintah Prancis. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk kekerasan oleh tentara Israel. Seperti dilansir Reuters, Macron telah berbicara via telepon dengan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas Senin (14/5) untuk membahas bentrokan maut di Gaza. Macron berencana berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu via telepon, Selasa (15/5) waktu setempat.

Otoritas Kuwait meminta digelar sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membahas kekerasan Israel di perbatasan Gaza. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Kuwait mengecam keras kematian 58 warga Palestina itu. (H28,H41,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga