Terindikasi Terorisme Dapat Dipidana

Baku Tembak, Terduga Teroris Tewas : Puluhan Bom Ditemukan

SM/dtc : LAKUKAN PENYISIRAN :Tim Gegana bersiap melakukan penyisiran di rumah kos yang disergap Densus 88 di Jalan Sikatan, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, Selasa (15/5). (55)
SM/dtc : LAKUKAN PENYISIRAN :Tim Gegana bersiap melakukan penyisiran di rumah kos yang disergap Densus 88 di Jalan Sikatan, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya, Selasa (15/5). (55)

JAKARTA- Orang atau kelompok yang terbukti terafilasi atau terhubung dengan jaringan teroris tertentu dan melakukan pelatihan militer bisa dipidana.

Anggota Panja RUU Antiterorisme dari Fraksi PPPArsul Sani menuturkan, RUU dapat memidanakan pelaku yang siap-siap hendak melakukan teror. ‘’Perbuatan persiapan itu contohnya orang yang sudah berbaiat atau menyatakan diri ikut suatu organisasi atau kelompok yang terbukti bagian atau memiliki hubungan dengan kelompok teroris dan melakukan pelatihan-pelatihan militer,’’ tandas Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

UU yang ada saat ini tak bisa memidanakan seseorang yang melakukan kegiatan pelatihan menembak dan sejenisnya. Sementara pada Rancangan RUU Antiterorisme yang saat ini masih diperbincangkan, aparat kepolisian dapat langsung menindak jika ditemukan bukti bahwa seseorang atau kelompok terindikasi melakukan tindakan terorisme. ‘’Nembak-nembak atau manahmanah, main pedang, dan sebagainya itu, menurut undang-undang sekarang, nggak bisa dipidana. Namun dengan undang-undang yang baru nanti, asalkan bisa dibuktikan dia terasosiasi, terkoneksi, oleh kelompok atau organisasi teroris, bisa dipidana,’’ujarnya.

Arsul juga mencontohkan WNI yang pergi ke Suriah dan teridentifikasi sebagai jaringan teroris.

Dia menyebut, orang itu tidak bisa ditindak berdasar UU Antiterorisme yang lama. ‘’Kalau dia pulang ke Indonesia seperti Dita, tidak melakukan apa-apa di sini tidak bisa diproses hukum. Nantinya, di undangundang baru bisa, tapi tetap harus dibuktikan dia pergi ke Suriah dan jadi anggota teroris,’’ tuturnya.

Polisi menyatakan masalah perbedaan definisi terorisme dalam RUU Antiterorime sudah terselesaikan. Nantinya frasa yang dipermasalahkan polisi akan dimaktubkan dalam penjelasan di RUU tersebut. ‘’Insyaallah dalam pembukaan masa sidang nanti, tanggal 18, segera diproses dan segera dituntaskan. Sudah diselesaikan kemarin,’’ kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta.

Setyo menjelaskan, semalam (14/5), dirinya bertemu anggota DPR Abdul Kadir Karding dan Arsul Sani dalam sebuah acara di stasiun televisi.

Dalam kesempatan itu, Abdul Kadir Karding dan Arsul Sani mengatakan RUU itu akan segera tuntas. ‘’Bahkan sebelum tanggal 30 selesai,’’ tambah Setyo.

Disinggung keberatan dari Polri mengenai frasa motif politik, motif ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara yang diajukan masuk dalam definisi terorisme oleh Pemerintah, Setyo berujar nantinya akan dimasukkan ke dalam pasal penjelasan. Polri berharap, lewat RUU Antiterorisme, penindakan terhadap terduga teroris akan bersifat proaktif. Saat ini, tambah penindakan masih sekadar responsif. ‘’Terkait RUU Terorisme, kami berharap undang-undang tidak bersifat responsif seperti UU No 15 Tahun 2003. Namun yang proaktif. Artinya kami sudah bisa menindak. Misalnya kami tahu ada yang pulang dari Suriah, lalu ada bukti-bukti dia di sana ikut bertempur, ada foto atau video atau saksisaksi, sudah pasti bisa dikenakan tindak pidana terorisme,’’lanjut Setyo.

Saat ini, karena UU belum mengakomodasi, polisi hanya bisa memantau pergerakan orang-orang yang pulang dari Suriah. Pengamat revisi UU Terorisme, Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mendukung definisi yang lebih luas soal terorisme, sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Sebab, definisi yang lebih luas dinilainya lebih mampu beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan terorisme pada masa mendatang. ‘’Mestinya lebih luas maka lebih aman, untuk mengantisipasi perkembangan,’’ kata Erwan.

Definisi yang lebih longgar berarti lebih fleksibel terhadap kemungkinan bentuk kasus yang bakal dihadapi penegak hukum. Namun bukan berarti definisi yang lebih luas ini menjadikan pasal dalam revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jadi lebih karet atau bisa ditafsirkan sesuka hati sesuai kepentingan penegak hukum. ‘’Tidak lebih karet. Ini untuk mengantisipasi perkembangan aksi-aksi terorisme ke depan, pembuat UU perlu lebih futuristik, jangan sampai nanti baru diterapkan kemudian sudah harus direvisi kembali gara-gara gagal mengantisipasi perkembangan,’’ kata Erwan.

Menurut Erwan, tujuan UU Terorisme adalah melindungi warga negara yang tak bersalah dari ancaman terorisme. Terorisme juga merupakan kejahatan luar biasa yang perlu penanganan luar biasa pula. Maka semua pihak perlu bersatu supaya revisi UU Terorisme cepat kelar, sehingga terorisme menjadi semakin efektif diatasi. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap RUU Terorisme dapat segera disahkan DPR pada Mei ini atau Juni sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Tangkap Terduga

Sementara itu, upaya Densus 88 Antiteror mengungkap dan menangkap jaringan teroris yang beraksi di Surabaya, terus dilancarkan. Bahkan, Densus 88 terlibat baku tembak dengan terduga teroris di kawasan Manukan, Surabaya. Satu terduga teroris tewas dalam aksi tersebut, Selasa (15/5) pukul 17.00. Kemudian, Densus dan Tim Gegana mengecek rumah kos terduga teroris yang ditembak mati dalam baku tembak. Rumah kos itu berada di permukiman padat, Jl Sikatan No 6A. Warga menyebut rumah kos dihuni terduga teroris Teguh bersama istri dan tiga anaknya. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, istri dan anak terduga teroris yang disergap sudah diamankan. ‘’Rencananya dibawa ke Ditreskrimum atau Brimob,’’kata Frans Barung.

Tim Gegana juga meledakkan barang diduga bom yang ditemukan di tempat kos Teguh. Polisi juga menangkap seorang terduga teroris di Jalan Abdul Wahab Siamin, Surabaya, Jawa Timur. Selain di rumah Teguh, polisi menemukan puluhan bom di rumah kontrakan Tri Murtiono, pelaku pengeboman di Polrestabes Surabaya. Dari puluhan bom itu, tiga di antaranya yang memiliki daya ledak kecil langsung dimusnahkan/diledakkan di jalan dekat rumah Tri. ‘’Hanya tiga yang diledakkan di sana,’’ ungkap Kapolrestabes Surabaya Kombes Rudi Setiawan. Rudi mengatakan, puluhan bom yang lain juga akan diledakkan di area aman, yakni tempat terbuka untuk latihan militer Kodim 813 Surabaya Timur. ‘’Bom yang lain ini daya ledaknya besar sehingga harus diledakkan di sana,’’ tandas Rudi.

Langkah cepat polisi diperlukan. Hal ini mengingat pergerakan teroris dari jaringan yang semula tidur, masih terjadi. Bahkan, pergerakan itu makin agresif setelah teror bom di Surabaya dan menjelang sidang tuntutan tokoh teroris Aman Abdurrahman. ‘’Para teroris seakan mendapat dukungan moral pasca teror bom di Surabaya. Sepertinya, wilayah Depok, Jakarta Timur dan Tangerang Selatan perlu diantisipasi maksimal,’’ kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan agar kepolisian tidak kebobolan dalam menghadapi manuver jaringan teroris. Selain itu, IPW berharap masyarakat memberikan dukungan kepada kepolisian yang sedang bekerja keras menumpas pergerakan jaringan teroris. Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mengajak bersama-sama berjihad melawan terorisme, dimulai dari lingkungan sekitar. ‘’Jika ada gejala yang mencurigakan, kita harus sigap untuk bertanya dan cepat laporkan ke pihak keamanan,î ujar Bursah.

Ketua DPPPartai Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengajak semua pihak melawan terorisme dan radikalisme. Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga bersikap sama. Melalui surat pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNJ Juri Ardiantoro dan Sekjen IKAUNJ Suherman Saji, mereka mendesak pemerintah untuk memperkuat instrumen intelijen guna mendeteksi segala indikasi tindakan kekerasan dan teror. ‘’Selain itu penting juga memperkuat dan meningkatkan keterampilan aparat keamanan untuk mengatasi aksi-aksi kekerasan dan teror, serta melakukan penegakan hukum yang tegas atas pelaku yang telah terbukti melakukan tindakan kekerasan dan teror,’’ jelas Juri.

Selain itu, instrumen pendidikan menjadi sangat relevan untuk menangkal potensi tindakan radikal dan teror, sekaligus tantangan dunia pendidikan untuk mengembalikan institusi pendidikan dalam menyemaikan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan sebagai modal untuk membangun harmoni social dan kebangsaan yang beragam. Di sisi lain, pelaku teror bom dinilai tidak memahami syariat Islam, tidak memiliki ulama dan tidak mengerti syariat dalam perang. Sebab, mereka menyerang rumah ibadah, membunuh wanita dan anak-anak. ‘’Mereka bukan orang Islam. Mereka hanya robot yang diprogram untuk misi merusak nama agama Islam,’’ kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Menurutnya, semua yang dilakukan oleh para teroris tersebut jelas dilarang dalam perang dan damai. Bahkan, syariat dalam hidup yang damai pun para teroris sama sekali tidak paham. Hal senada diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Lukman meminta, meminta masyarakat memahami bahwa aksi teror tidak terkait agama mana pun, khususnya Islam. Sebab, Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian dan keselamatan.

Berkaitan dengan hal itu, Lukman mengajak masyarakat, pemuka agama, para kiai, dan pimpinan ormas keagamaan lebih proaktif menjelaskan esensi ajaran Islam kepada masyarakat. Sehubungan dengan aksi teror dan pemberitaan pers, PWI Pusat meminta seluruh pers nasional, khususnya anggota PWI agar memahami benar tindakan itu bukanlah pelaksanaan dari faham sebuah agama tertentu. Tindakan terorisme adalah kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang dibenci dan ditentang oleh semua agama di Indo nesia. Dengan demikian, pemberitaan tentang tindak terorisme tidak boleh dikaitkan dengan streotipe agama tertentu. PWI juga mengingatkan agar para wartawan atau pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita harus selalu berpegang teguh kepada Kode Etik Jurnalistrik.

Selain itu, mengingatkan revisi UU An titerorisme tetap dalam koridor demokrasi dan menjaga kemerdekaan pers. Revisi tidak boleh mereduksi kemerdekaan pers, apalagi sampai membuat kemerdekaan pers terbelengu. Revisi juga harus tetap dalam jalur demokrasi dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat, termasuk menjalankan perintah agama. Terkait anak yang terlibat terorisme di Surabay, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak.

Bahwa terorisme itu bisa datang dari mana dan siapa saja. Pramono berpendapat, sudah waktunya pemerintah melakukan program deradikalisasi sejak usia dini. ‘’Sejak SD (Sekolah Dasar), karena paham ini ternyata juga masuk dari anakanak tingkat SD,’’ ujar Seskab seraya menambahkan bahwa program deradikalisasi itu menjadi tugas pemerintah. (bn,H28,F4, A20,J13,dtc-41)


Berita Terkait
Komentar