Juni, Pendaftaran CPNS Jateng

SEMARANG - Pendaftaran CPNS akan dibuka pada Juni 2018. Total kebutuhan lebih dari 34.500 pegawai. Terdiri atas 4.512 pegawai untuk Pemprov Jateng dan 29 ribu pegawai untuk 35 kabupaten/kota di Jateng.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sri Puryono menjelaskan, kebutuhan paling banyak tenaga pedidikan dan kesehatan. Sisanya adalah tenaga teknis yang akan ditempatkan seperti di Dinas Bina Marga, Perumahan dan Permukiman, serta Pengelolaan Sumber Daya Air dan bidang administrasi. “Saat ini masih tahap verifikasi untuk pengadaan. Pemprov usulkan 4.512 pegawai dan kabupaten kota 29 ribu lebih. Juni nanti pendaftaran,” kata Puryono, Selasa (15/5).

Diperkirakan, tes CPNS akan dilakukan setelah Lebaran hingga September. Mereka yang lolos akan menerima nomor induk pegawai (NIP) sekitar Oktober dan menjalani prajabatan pada November-Desember 2018. Puryono mempersilakan kepada masyarakat yang ingin mengikuti pendaftaran CPNS karena terbuka untuk umum. Namun, dia menegaskan tidak ada titipan dalam bentuk apapun pada seleksi CPNS. “Tidak ada titip menitip karena sistemnya tes berbasis computer assisted test (CAT). Begitu tes akan keluar nilai kemampuannya. Kalau diterima, itu memang murni kemampuan peserta. Bukan karena anaknya sekda, anaknya siapa, anaknya titipan, tidak ada,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Arief Irwanto mengatakan, pemerintah memang memprioritaskan formasi guru. Alasannya, peran guru tak bisa serta merta digantikan dengan teknologi dan berbeda dengan pegawai di bidang administrasi. Peran dan fungsi guru dipandang vital untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan memiliki karakter. Arief mengatakan, setiap tahun ada sekitar 2.000 pegawai yang pensiun. Sekitar 1.500 pegawai di antaranya adalah guru.

Saat ini langkah yang ditempuh Pemprov untuk menyiasati kekurangan pegawai salah satunya dengan mengoptimalkan jam mengajar guru. Jika biasanya guru hanya mengajar 24 jam per pekan maka ditambah menjadi 34 jam per pekannya.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie mengatakan kondisi kekurangan pegawai memang harus segera dilakukan penambahan. Jangan sampai target-target kinerja pemerintah tidak maksimal gara-gara sumber daya manusianya. Namun, ia mengingatkan agar penambahan pegawai benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya. Harus dilakukan kajian mengenai jumlah dan posisi yang dibutuhkan.(H81-56)