Hukum Besi, Pasal Karet

ASSALAMU’ALAIKUM Warahmatullahi Wabarakatuh. Hukum besi adalah semacam peraturan tidak tertulis yang mengikat para politikus, misalnya merupakan anggapan bahwa demi mencapai tujuan, semua cara bisa dilakukan atau dihalalkan.

Adapun pasal karet ya semacam itulah, semacam anggapan bahwa suatu pasal dalam undang-undang bisa dipelintir demi tujuan kaum politikus. Wah, kalau begitu, enak juga ya jadi politikus. Pada masa Orde Baru seolaholah hanya kaum politikus komunislah yang mempunyai pemahaman semacam itu. Adapun para politikus lain memiliki moral yang baik; tidak tersangkut dengan semangat tujuan menghalalkan segala cara. Ehem, ehem. Mana yang benar ya?

Ternyata sumber dari pemaknaan dalam hukum besi bagi kaum politikus sudah ditulis dalam buku Il Principe karya Niccolo di Bernardo dei Machiavelli dari Italia di luar komunis dan jauh sebelum Karl Marx yang dianggap sebagai ”nabi” komunisme.

***

ALKISAH, menurut cerita orang-orang yang pulang dari ibadah haji, banyak kisah mengenai makna halal dan sebaliknya makna haram. Kalau terjadi tawar-menawar dalam jual-beli suatu barang dagangan, kata ”halal” berarti cocok harga, sehingga bisa dibayar. Kalau tidak cocok, ya berarti haram. Sekali waktu ada sopir taksi atau bus kota berkata, ”Haram! Haram!” Itu berarti tak lain tak bukan arah kendaraan itu ke kompleks Masjidil Haram. Itu seperti jika di Semarang, sopir angkot berkata, ”Mangkang! Mangkang!” atau ”Simpanglima! Simpanglima!” Lain lagi makna haram jika diucapkan para askar sambil memukulmukul dengan serban kepada sebagian jamaah haji yang sedang mencium gorden penutup Kakbah (kiswah). Itu berarti larangan. Makna haram lain lagi jika diucapkan di Malaysia; pendatang haram berarti imigran gelap, terutama TKI di Malaysia yang tak menggunakan paspor resmi.

***

MASIH mau tahu yang lain? Misalnya, di Indonesia bila para santri mengatakan haram itu berarti larangan secara hukum agama atau syariat agama. Baru-baru ini para ulama NU, misalnya, menyatakan haram hukumnya praktik mahar dalam politik. Seperti harga yang ditentukan suatu partai bagi kaum politikus yang mau diakui sebagai calon pejabat politik partai itu. Sementara itu, Muhammadiyah menyatakan haram terhadap perilaku merokok. Secara guyon sering disampaikan, hukum haram itu berlaku bagi aliran Syafi’iyah.

Dalam hal ini pengikut, Syafi’i Maarif yang pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Menurut aliran Malikiyah, merokok tidak haram karena Malik Fajar sebagai salah seorang pemimpin pusat Muhammadiyah adalah jago merokok. Jika di dunia politik kapitalis mengenal Il Principekarya Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, di dunia Timur terutama yang berpusat di India jauh sebelum itu telah lahir buku Kautilya Arthashastra. Itulah buku panduan bagi kaum politikus, terutama yang akan menduduki kekuasaan di kerajaan atau dinasti.

Sukses pertama yang mengikuti buku petunjuk itu dialami Dinasti Chandragupta Maurya, yang betulbetul mengikuti semangat segala cara sebagai hukum besi. Semangat hukum besi itu pun diikuti sebagian raja atau penguasa politik pada masa Indonesia kuno. Konon, Ken Arok mengikuti ajaran itu sehingga dapat menduduki Kerajaan Singasari dengan mengalahkan Tunggul Ametung dan memperistri sang janda, Ken Dedes.

Cara yang dia lakukan antara lain bekerja sama dengan para perampok yang dipimpin bekas pendeta Buddha. Begitu pula Gajah Mada, yang dalam melaksanakan gagasan mempersatukan Majapahit atau Indonesia telah melakukan semangat tujuan menghalalkan segala cara, termasuk dengan kerajaan tetangga dari negeri Sunda yang bernama Sri Baduga Maharaja. Dyah Pitaloka yang semula dari Sunda, yang semula dianggap sebagai calon menantu, dipaksa menjadi sekadar upeti dari kerajaan Sunda. Kejadian itu membuat para ksatria pengawal Dyah Pitaloka geram atau naik pitam, sehingga terjadi peperangan: Perang Bubat. Akibatnya, di negeri Pasundan tidak pernah kita jumpai jalan atau tempat menggunakan nama Gajah Mada, Majapahit, Hayam Wuruk. Nah, kalau begitu, apakah hukum besi hanya dilakukan kaum politikus komunis?

Tampaknya kok tidak. Pokoknya ya merupakan perilaku kaum politikus. Mana yang benar? Wallahu’alam... Sudah ya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.( 44)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar