GAYENG BARENG

Negeri Koruptor

Oleh Sasongko Tedjo

SUGENG enjang, Sedherek-sedherek. Sabtu kemarin, koran-koran memuat foto Setya Novanto yang hendak berangkat ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung. Mengenakan kaus terbungkus jaket, celana jins, dan sepatu sport yang modis, mantan ketua DPR itu melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah kamera.

Dikawal beberapa petugas berbadan tegap, saat hendak memasuki mobil jip mewah, dia sudah dibukakan pintu bak selebritas yang terus disorot kamera. Penampilan dia keren, jauh dari kesan pesakitan atau terpidana yang divonis 15 tahun penjara.

Bukan hanya Setya Novanto, wajah para tersangka dan terpidana koruptor yang masih pede bahkan ketika sudah memakai rompi KPK sering menghiasi media massa ketika keluar dari ruang pemeriksaan dan dicegat kerumunan wartawan.

Nah, yang membuat geleng-geleng kepala, ketika usai menjalani hukuman mereka bergabung dalam ”ikatan alumnus”, para mantan narapidana, yang kali pertama lahir dipimpin Profesor Rahardi Ramelan, mantan ketua Bappenas.

***

BULAN lalu, saya ke Makassar. Wajah Nurdin Halid, mantan terpidana kasus korupsi, terpampang di baliho besar yang tersebar di berbagai penjuru kota sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.

Wah, wah, wah.... Memang tak melanggar aturan. Namun rasanya kok kita begitu cepat memaafkan dan melupakan. Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena itu?

Kawan akrab saya, budayawan kondang Prie GS, terkekeh-kekeh ketika suatu ketika saya todong dengan pertanyaan itu. “Jangan- jangan kita semua sudah berjiwa koruptor dan hidup di negeri koruptor.

Jangan-jangan semua membela koruptor, minimal di dalam hati,” begitulah kira-kira dia “bersabda”. Masya Allah. Cobalah lihat ketika ketua KPK Agus Raharjo atau juru bicara KPK Febri Diansyah tampil di kamera televisi menjawab berondongan pertanyaan wartawan.

Aneh, wajah mereka justru terlihat tertekan, sedih, dan seperti dimusuhi banyak orang. Belum lagi ketika disidang dan “dihajar” panitia khusus angket KPK di DPR.

Wah, kok terbalik-balik. Mereka seperti duduk di kursi terdakwa. Fakta juga berbicara. Hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum seperti prokoruptor.

Rata-rata tuntutan atau hukuman koruptor hanya dua tahun dua bulan penjara. Menjarah uang Rp 29,4 triliun, diputuskan mengganti hanya Rp 1,4 triliun. Ha-ha-ha.... Lebih baik kita tertawa, seperti Prie GS.

Wong Penjara Sukamiskin juga dikenal bisa “menawarkan” berbagai fasilitas plus-plus. Bisa pelesiran seperti terpidana kasus pajak Gayus Tambunan. Bisa pindah menginap di apartemen dengan izin berobat atau menerima tamu sambil menjamu dengan makanan lezat.

Sudah seperti itu kok masih ingin ada efek jera. Mungkin benar kita bangsa setengahsetengah, jika tak ingin dikatakan munafik. Suka teriak antikorupsi, masih senang “nembak” ketika membuat SIM.

Lebih senang lewat “orang dalam” daripada harus antre bikin KTP elektronik. Korupsi massal pun terjadi. Bukan lagi korupsi berjamaah yang melibatkan puluhan anggota DPRD.

Kita memang permisif dan mudah memaafkan koruptor karena sesungguhnya kita bagian dari itu. Ssst... sudah, sudah! Hati-hati bicara mengumbar pesimisme. Nanti dimarahi Pak Jokowi. Haruslah memberi gambaran optimistis. Itu benar.

Betapapun patut kita syukuri keberadaan KPK yang terbukti bermanfaat, walau terkadang kasihan karena diserang dari sana-sini. Kita juga perlu bersyukur, Pak Jokowi memberi teladan, walau sikapnya terhadap penegakan korupsi sering dipertanyakan.

Minimal Presiden memberi contoh soal kesederhanaan dan itu bisa jadi awal menghindari korupsi. Bisnis putranya “hanya” katering atau menjual martabak manis. Naik pesawat duduk di kelas ekonomi. Sampun, sampun, cekap semanten.

Nanti malah dikira kampanye. Simpulannya, kita tak bisa menolak anggapan korupsi sudah membudaya dan hampir semua terlibat. Maka revolusi mental harus dimulai dari para elite pemimpin hingga ke rakyat biasa. Kepareng rumiyin, Sedherek-sedherek. (44)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar