Merespons Anomali Perekonomian

Oleh Hadziq Jauhary

EUFORIA yang menyelimuti perekonomian Indonesia belakangan ini tampaknya sedikit terganggu oleh dampak pergerakan indeks dolar AS akibat penguatan dolar AS yang membuat nilai tukar rupiah melemah. Namun, depresiasi nilai tukar rupiah kali ini masih lebih baik ketimbang mata uang negara-negara emerging market dan Asia lainnya. Sejak awal tahun, rupiah hanya melemah berkisar 2,35%. Bandingkan dengan mata uang real Brasil yang terdepresiasi 3,06 persen, rupee India 3,92%, peso Filipina 4,46%, bahkan depresiasi lira Turki mencapai 7,17%. Meski persentase pelemahan nilai tukar rupiah tergolong rendah, tak sedikit para pelaku industri yang harap-harap cemas. Beban perusahaan yang memiliki ketergantungan terhadap impor diakui memang menjadi tak ringan.

Misalnya, sektor farmasi dan otomotif yang 40% bahan bakunya dari impor. Para pelaku industri makanan dan minuman juga mesti memutar otak agar tak terbebani biaya bahan baku dan biaya energi yang melonjak seiring dengan depresiasi rupiah. Respons terhadap pelemahan nilai tukar rupiah kali ini tidaklah perlu dramatis, terlalu risau, apalagi panik. Kepanikan masyarakat tidak akan membantu meredakan, justru berpotensi menambah gejolak nilai tukar. Yang diperlukan ialah sikap waspada sambil terus memitigasi risiko pelemahan nilai tukar. Terlebih, Bank Indonesia menyatakan selalu ada di pasar, berupaya keras menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing ataupun surat berharga negara.

Masih Terkendali

Penulis memandang, depresiasi rupiah kali ini sekadar fluktuasi dan dampaknya pun masih terkendali. Penguatan indeks dolar AS akibat ekspektasi kenaikan inflasi menguat di AS, sebentar lagi mereda. Sebab, hal ini merupakan euforia sesaat masyarakat AS karena bertahuntahun inflasi di AS rendah akibat rendahnya permintaan. Depresiasi rupiah kali ini menjadi anomali di tengah kondisi makroekonomi nasional yang sangat meyakinkan dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Pertumbuhan tersebut ditopang dari penguatan permintaan domestik dengan dipelopori kelonggaran di sektor keuangan serta hajatan pemilu ataupun pilkada.

Ditambah dengan berbagai indikator perekonomian nasional yang positif seperti inflasi, rasio utang, dan tingkat konsumsi yang terjaga dengan baik. Selain itu, defisit transaksi berjalan terkendali serta neraca perdagangan surplus 1 miliar dollar AS pada Maret 2018. Dengan rata-rata PDB 5,3% dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diperkirakan terus menguat.

Apalagi sejumlah kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla di bidang perekonomian dengan fokus melambungkan investasi dan ekspor baru saja diganjar beberapa penghargaan dari kancah internasional. Paling anyar, belum genap tiga pekan lalu lembaga pemeringkatan internasional Moody’s Investor Service (Moodyís) menaikkan peringkat kredit Indonesia dari Baa3 dengan Outlook Positif menjadi Baa2 dengan Outlook Stabil. Alhasil, Indonesia sudah mendapat peringkat Baa2/BBB dari empat lembaga pemeringkat, yakni Moody’s, Fitch (Desember 2017), JCRA (12 Februari 2018), dan R&I (7 Maret 2018). Lembaga sekelas Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pun tak ketinggalan memberikan apresiasi. Dalam laporan World Economic Outlook April 2018, IMF memuji Indonesia sudah berada di trek yang tepat, terutama dengan aneka reformasi dalam kebijakan fiskal. Bank Dunia dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update April 2018 menilai pencapaian perekonomian Indonesia 2017 masuk kategori tinggi. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) tahunannya berada dalam laju tercepat dalam empat tahun terakhir, disokong oleh penguatan investasi dan eskpor. Kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sejatinya positif ini menjadi modal berharga dalam menghadapi anomali pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan berbagai strategi yang efektif dengan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada untuk membawa perekonomian Indonesia yang lebih maju.

Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah diharapkan semakin mendorong pengembangan industri yang berorientasi ekspor demi membuat neraca transaksi berjalan kian positif sehingga fluktuasi nilai tukar tak lagi membuat risau dan panik banyak pihak. Untuk itu, pemerintah harus mendorong pengembangan industri hulu untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Ketersediaan bahan baku industri yang melimpah dari dalam negeri merupakan upaya efektif memangkas ketergantungan impor. Bagaimana caranya?

Pemerintah harus memberikan berbagai insentif agar pelaku industri bisa melihat manfaat membangun industri hulu di dalam negeri jauh lebih murah daripada mengimpor bahan baku. (49)

—Hadziq Jauhary, Asisten Manajer Commercial Financing Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Semarang.


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar