Pengawasan BUMD Dinilai Gagal

TEMANGGUNG -Pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh pemkab, khususnya terhadap PD BKK Pringsurat dan PD Bhumi Phala Wisata dinilai gagal. Hal itu berkaitan adanya kasus keuangan terjadi pada dua BUMD tersebut, dan terungkap pada 2017 lalu.

Sekretaris Pansus DPRD Temanggung yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungajawaban (LKPj) Bupati tahun 2017, Muh Sayid mengatakan, berkenaan kasus PD BKK Pringsurat dan PD Bhumi Phala Wisata, DPRD Temanggung berpendapat bahwa Pemkab telah gagal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. ’’Kegagalan pengawasan itu mengakibatkan terjadinya kasus di kedua BUMD itu yang berakibat merugikan keuangan daerah dan masyarakat,’’ tandasnya.

Menurutnya, tahun 2017 mencatat lembaran hitam dalam sejarah keberadaan BUMD dengan terjadinya kasus di BKK Pringsurat dan PD Bhumi Phala Wisata, sehingga kederadaan BUMD sebagai pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menjadi beban bagi keuangan daerah. ’’Dampak lebih luas kerugian masyarakat yang menjadi nasabah BKK Pringsurat, serta berdampak sistemik berupa tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank milik pemerintah daerah,’’ujar Ketua Komisi ADPRD itu.

Titik Puncak

Dikatakannya, yang sangat disayangkan sekaligus menjadi pertanyaan bagi DPRD adalah kondisi ketidaksehatan pengelolaan BKK Pringsurat itu disinyalir sudah terjadi sejak 2006 namun tidak segera ditangani sehingga akhirnya terjadi titik puncak kebangkrutannya pada 2017. ’’DPRD berpendapat kebangkrutan BKK Pringsurat antara lain disebabkan terjadinya malapraktik dalam pengelolaan bank, yaitu adanya praktek bank dalam bank,’’tutur Ketua Fraksi Nasdem itu.

Pimpinan BKK Pringsurat, sambungnya, terlalu lama menjabat, karena melebihi masa jabatan yang diatur dalam Perda, yaitu hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun. Sehingga yang bersangkutan berkesempatan untuk mengatur skenario jahatnya merampok dana milik pemerintah daerah dan masyarakat. ’’Lemahnya pengawasan oleh Badan Pengawas juga berkontribusi terhadap bangkrutnya BKK Pringsurat. Bagaimana mungkin audit dilakukan lembaga akuntan publik yang sama secara terus menerus selama bertahuntahun, dan Badan Pengawas tidak berdaya memaksa direksi menggunakan lembaga akuntan publik lainnya,’’ paparnya.

Terhadap kasus di BKK Pringsurat, DPRD mendorong proses hukum agar para pelaku penyimpangan mendapatkan hukuman setimpal. Lalu, segera diambil langkah-langkah darurat guna menyelamatkan BKK itu dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta masa jabatan direktur dan direksi dibatasi sesuai perda, yaitu dua kali masa jabatan. (H24-36)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar