Protes, GTT/PTT Libur Massal

Digelar saat UNBK

SM/Supriyanto : AKSI GURU : Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebelum menggelar aksi di depan Pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen pada 12 Februari 2018.(26)
SM/Supriyanto : AKSI GURU : Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebelum menggelar aksi di depan Pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen pada 12 Februari 2018.(26)

KEBUMEN - Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang bekerja di SD dan SMP negeri di Kebumen bakal cuti bersama mulai, Kamis (3/5) ini.

Mereka tidak akan bekerja sampai Pemkab Kebumen mampu memberikan pengakuan dan pengesahan GTT/PTT sebagai tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri di Kebumen.

Surat peberitahuan cuti bersama yang ditandatangani oleh Ketua Forum GTT/PTT Kebumen Ahmad Zahri dan Sekretaris Umum Sunarto disampaikan kepada kepala sekolah, komite sekolah, ketua PGRI hingga Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz.

Rencana libur massal para GTT/PTT tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk Sekolah Dasar. Menurut Sunarto, cuti bersama merupakan luapan ekspresi GTT/PTT atas ketidakpedulian Pemkab Kebumen pada pengakuan mereka terhadapnya. Cuti bersama secara serempak tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran seluruh lapisan masyarakat Kebumen akan penting dan urgensinya GTT/PTT di sekolah negeri selama ini. “Hampir semua pekerjaan rumah tangga sekolah negeri, tingkat SDN utamanya, yang adalah GTT/PTT,” ujar Sunarto kepada Suara Merdeka, Rabu (2/5).

Bukan Sabotase

Cuti bersama GTT/PTT di Kebumen, imbuh dia jangan sampai ada anggapan sabotase atas pekerjaan pemerintah. Tetapi dia mengajak pemerintah berpikir dengan jernih, bagaimana pemerintah memberikan kewajibannya dalam memberikan pengakuan pada GTT/PTT Kebume.

Lebih lanjut Sunarto menambahkan, sampai saat ini para GTT/PTT di sekolah negeri belum mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sekolah negeri, berupa SK bupati/walikota bagi GTT/PTT SDN dan SMPN serta SK Gubernur bagi GTT PTT SMAN dan SMKN. GTT/PTTKebumen telah memperjuangkan pengakuan itu sejak 2012 hingga sekarang.

Mereka meminta pengakuan mendapatkan SK dengan mendasari PPNo 19/2017 Pasal 59 ayat 3 tentang Guru dan Permendikbud Nomor 26/2017 tentang Juklak Juknis Penggunaan Dana Bos. Salah satunya, berisi penghonoran GTT/PTT bisa diambilkan dari dana bos sebanyak 15% dengan syarat mereka harus ber-SK bupati maupun SK gubernur.

Dia menambahkan, GTT/PTT Kebumen membutuhkan pengakuan dari Pemkab Kebumen agar bisa ikut PPG guru, mengurus NUPTK bagi yang belum memilikinya, dan dapat dijadikan syarat menerima honorarium GTT/PTTdari dana bos secara transparan dan akuntabel. (J19-26)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar