Peta Besar Pendidikan

Oleh Fathur Rokhman

PENDIDIKAN nasional mengalami tantangan serius seiring perubahan masyarakat yang sangat cepat. Sebagai sistem, pendidikan nasional perlu dirancang agar tanggap terhadap berbagai perubahan tersebut. Salah satu caranya, menegaskan peta besar pendidikan nasional dengan melatakkan dasar yang kuat dan visi jangka panjang yang mapan.

Dalam satu dekade terakhir, harus diakui, pendidikan nasional mengalami perubahan yang cenderung tidak konsisten. Pergantian kurikulum, penataan profesi guru, dan penguatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) kerap dikritik masyarakat karena terlalu mengikuti arus. Perubahan kebijakan kerap dikritik karena lebih bersifat politis dan temporal, tidak didasarkan pada perencanaan jangka panjang yang mantap.

Secara normatif, kritik demikian sebenarnya mudah dijawab. Pasalnya, Indonesa telah memiliki dokumen rencana pengembangan jangka panjang (RPJP).

Dokumen itu dihasilkan atas kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendidikan dalam kerja kolaboratif. Dengan takaran tertentu, organisasi profesi guru, LPTK, dan lembaga swadaya masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan dokumen itu.

Dengan dokumen itu, rencana pengembangan pendidikan nasional telah dicanangkan hingga 2045, persis saat usia republik ini mencapai 100 tahun.

Meski demikian, secara riil, perubahan kebijakan pendidikan memang kerap mengejutkan. Inilah yang seringkali dikritik sebagai kebijakan berorientasi jangka pendek.

Perubahan-perubahan kecil itu kerap dinilai kurang sinkron dengan dokumen rencana jangka panjang yang telah disusun sebelumnya.

Kondisi itulah yang perlu disikapi secara arif dengan memantapkan peta besar pendidikan nasional di Indonesia.

Benturan Nilai

Sebagaimana peta dalam arti sesungguhnya, peta besar pendidikan nasional harus memuat seluas mungkin aspek pendidikan. Peta besar itu harus lengkap karena akan menjadi panduan melakukan perjalanan dalam jangka waktu cukup panjang. Oleh karena itu, peta itu harus memuat hal-hal prinsip sekaligus memberi ruang improvisasi.

Hal prinsip itu bersumber pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ayat lain memberi kewajiban kepada pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.

Dasar konstitusional itu menjadi patokan yang tidak bisa diubah dalam proses penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia, yaitu tujuan nasional.

Frasa ”mencerdaskan kehidupan bangsa” yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah satu alasan yang membuat negara ini berdiri dan patut terus dijaga. Tujuan itu dapat diraih melalui pendidikan nasional.

Dari hal-hal prinsip itulah, peta besar pendidikan dikembangkan agar lebih kontekstual. Makna kata ”cerdas”, misalnya, harus ditafsir ulang berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan konkret masyarakat. Sebab, dari waktu ke waktu, tafsir terhadap kecerdasan terus berubah. Dulu kecerdasan hanya dimaknai secara kognitif. Tafsir itu tidak berlaku setelah muncul teori kecerdasan majemuk.

Teori itu itu kembali tidak berlaku setelah cerdas ditafsir menggunakan persepektif yang lebih baru.

Selama ini, rencana jangka panjang pendidikan kerap tidak ditaati karena adanya berbagai tarikan. Di satu sisi, ada tarikan global yang menghendaki pendidikan nasional disinkronkan dengan standar negara lain. Di sisi lain, ada tarikan lokalitas yang menghendaki pendidikan nasional didesain dengan karakter khas Indonesia. Salah satu dari kedua tarikan itu tidak dapat ditolak secara ekstrem, namun tidak bisa pula diterima secara ekstrem. Terjadi tarik-menarik yang membuat perencanaan jangka panjang tampak gamang.

Tarikan global, misalnya, sangat terasa dari cara kita menanggapi survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hasil survei itu kerap ditanggapi secara reaktif karena menempatkan Indonesia pada peringkat bawah. Berdasarkan survei itu, pemerintah kemudian merancang program yang berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa.

Di sisi lain, bangsa kita juga mengidamkan nilai-nilai lokal tetap menjadi basis pengembangan dalam pendidikan. Persepsi bahwa nilai-nilai lokal lebih berharga membuat bangsa ini menghendaki nilai-nilai itu menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Mayoritas orang tua ingin anak-anaknya tetap santun, hormat kepada orang tua, religius, dan sebagainya.

Tarikan global dan lokal berpotensi menimbulkan kebimbangan karena keduanya tidak selalu dapat disinkronkan. Indikator global lazimnya bersumber pada nilai-nilai Barat yang menyejarah sejak berkembangnya filsafat Yunani Kuno, era Renaisans, revolusi Industri, dan mazhab kritis. Adapun indikator lokal lazimnya bersumber pada nilai-nilai Timur yang menyejarah melalui perkembangan ajaran Taoisme, Budha, Islam, dan ajaran lokal.

Sejak awal, ajaran yang dipelopori kaum Sofis sudah berorientasi pada logika. Filsafat Barat mendekati persoalan dunia dengan asumsi bahwa dunia merupakan realitas yang dapat dipahami dan pemahaman terhadapnya akan membuat manusia bisa hidup lebih baik. Adapaun filsafat Timur tampak khas pada orientasinya pada metafisika. Kehidupan yang lebih baik, menurut filsafat Timur, justru bisa diwujudkan jika manusia dapat membangun hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, lingkungan, dan kekuatan metafisik.

Dalam masyarakat informasi seperti saat ini, perbedaan dua aliran itu barangkali tidak lagi kontras. Namun demikian, pada tingkat penghayatan dan pengamalan, ”sengketa” keduanya kerap tidak mudah diselesaikan.

Menatap Masa Depan

Kebimbangan akibat dua tarikan besar itu sebenarnya bisa dikelola secara produktif jika bangsa Indonesia telah memiliki gambaran otentik masa depan yang hendak diwujudkannya. Apakah bangsa Indonesia benar-benar ingin menjadi kekuatan baru ekonomi dunia? Apakah Indonesia ingin menjadi bangsa maritim? Apakah keunggulan kompetitif bangsa Indonesia pada bidang sains atau budaya?

Dalam situasi seperti ini, pendidikan ibarat jalan. Jalan tersebut dibangun agar bangsa Indonesia dapat melaju ke tujuan yang jelas dengan lancar, cepat, dan menyenangkan. Kesulitan terbesar dalam perencanaan pembangunan ”jalan” bukan pada proses konstruksi, melainkan pada penentuan arah yang benar. Perbedaannya, jika jalan dibangun untuk menghubungkan dua titik yang jelas, pendidikan menghubungkan masa kini dan masa depan yang abstrak dan terus berubah.

Di sinilah ”peta besar” pendidikan Indonesia menjadi sangat penting. Peta itu diperlukan untuk memandu gerak langkah bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional yang pernah, tengah, dan akan didambakannya.(34)

Prof Dr Fathur Rokhman MHum, Rektor Universitas Negeri Semarang


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar