TAJUK RENCANA

Tanpa Banding di Kasus E-KTP

Setya Novanto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengajukan banding. Ini berarti Setnov menerima hukuman 15 tahun yang dijatuhkan oleh hakim. KPK setali tiga uang. Lembaga antirasuah ini menilai hukuman yang dijatuhkan kepada mantan ketua DPR RI itu dinilai sudah cukup. Oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, peristiwa ini bisa dijadikan sebagai bukti keberadaan kasus E-KTP. Orang-orang yang menganggap kasus E-KTP hanya khayalan seharusnya tertampar oleh kenyataan ini.

Hanya, sayang, alasan Setnov tak banding bukan demi penegakan hukum. Menurut Maqdir Ismail, kuasa hukum Setnov, tokoh dari Partai Golkar itu sudah terlalu lelah menghadapi belitan kasus. Alasan ini bisa dibaca: pertama, Setnov masih yakin dia tak terlibat dalam kasus E-KTP. Kedua, Setnov menempatkan dirinya sebagai korban kesewenang-wenangan KPK. Ketiga, segala yang diungkapkan oleh Setnov di sidang minta dipahami sebagai kebenaran yang seharusnya dijadikan KPK untuk menjerat pihak lain.

Akan tetapi, jangan lupa, penjelasan Maqdir juga bisa dipahami sebaliknya. Penerimaan Setnov atas hukuman itu bisa meyakinkan KPK betapa ada indikasi keterlibatan pihak lain. Jika pihak lain bisa dijerat dengan hukuman setimpal, bukan tidak mungkin orang akan jera untuk melakukan tindak korupsi. Penerimaan Setnov atas hukuman juga kian meyakinkan publik betapa KPK tidak pandang bulu. Tak peduli berasal dari partai besar atau sekutu pemerintah, jika bersalah, tetap saja dijebloskan ke penjara.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai vonis terhadap terdakwa Setya Novanto cukup memuaskan meski ada selisih kurungan penjara dari dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan pidana itu tak terlalu jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kita tahu, jaksa menuntut 16 tahun. Meskipun demikian, ada juga yang menganggap hukuman itu terlalu ringan dan tidak adil. Mereka berpendapat seharusnya Setyo Novanto dipenjara 20 tahun.

Agaknya polemik 15 tahun atau 20 tahun sebaiknya diabaikan. Yang terpenting, ketakbadingan Setnov- KPK itu mestinya dijadikan titik pacu penegakan hukum yang lebih baik. Jangan sampai KPK dianggap lembek karena tak mau menuntut hukuman lebih banyak lagi. Sebaliknya jangan sampai juga KPK dianggap sewenang-wenang karena tak peduli pada Setnov yang mengaku kelelahan dan tak sanggup berhadapan dengan belitan kasus. Jika ini yang terjadi, martabat KPK akan jatuh sebagai semacam debt collector yang kejam.

Yang justru harus dibuktikan oleh KPK berulang-ulang, kasus E-KTP bukanlah khayalan. Kasus itu juga bukan pesanan orang-orang partai yang ingin menang pemilu. Caranya, tentu segera mengembangkan perkara dan menjerat siapa pun tidak pandang bulu dari partai mana. Proses ini memang tidak mudah. Pasti ada ”kerumunan bandit” yang akan menghalang-halangi KPK menuntaskan kasus E-KTP. Jika ”kerumunan bandit” yang menang, maka sia-sialah tindakan tegas KPK selama ini.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar