Pasar Baru Butuh Transportasi Umum

PASAR BARU : Pasar baru di Desa Besito, Kabupaten Kudus sepi pengunjung karena salah satunya dipicu jauh dari akses transportasi umum, kemarin. (43)
PASAR BARU : Pasar baru di Desa Besito, Kabupaten Kudus sepi pengunjung karena salah satunya dipicu jauh dari akses transportasi umum, kemarin. (43)

KUDUS - Pemkab Kudus diminta menata secara serius angkutan umum di Kabupaten Kudus. Terlebih, beberapa tahun terakhir, semakin marak moda transportasi online.

Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo mengatakan, penataan ulang angkutan umum mutlak dilakukan. Wakil rakyat asal Partai Golkar ini mencontohkan, pembangunan dan renovasi pasar rakyat perlu ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai. Sayangnya, kata dia, pembangunan sejumlah pasar baru belum dibarengi kemudahaan akses transportasi umum.

”Pasar baru di Wergu dan di Besito belum dilewati angkutan umum. Hal ini menyulitkan pengunjung yang hendak berbelanja ke pasar tersebut. Di sisi lain, pasar pun sepi karena pembeli memilih pasar yang mudah diakses,” katanya, Selasa (1/5).

Dedhy mengatakan, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Kudus akhir tahun anggaran 2017 dan akhir masa jabatan 2013-2018 disebutkan, persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek sebesar 60,14 persen.

Dia khawatir angkutan umum di Kudus semakin tersisih setelah munculnya transportasi online. ”Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah di Kudus perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih memanfaatkan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi,” katanya.

Rambu

Dedhy menambahkan, urusan perhubungan perlu diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Selain penataan dan penertiban sistem transportasi, perlu juga diimbangi dengan peningkatan perawatan lampu dan rambu lalu-lintas.

”Di saat kota besar di Indonesia sibuk menata transportasi umum, Kudus juga perlu melakukan langkah yang sama. Jika angkutan umum nyaman dan mudah diakses, tentunya warga tertarik menggunakannya,” katanya.

Dedhy menambahkan, Pemkab Kudus wajib menyediakan akses transportasi umum bagi masyarakat. Ia khawatir jika tidak ada perhatian kepada pelaku usaha transportasi umum, maka ke depan jumlah angkutan umum akan hilang. (H62-43)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar