Panja Saja Tak Cukup

Moeldoko : Perpres TKALindungi Pekerja Lokal

JAKARTA- Pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 oleh DPR dinilai tak cukup melalui panitia kerja (panja). Sebab ruang lingkupnya terbatas pada para anggota Komisi IX saja.

Pembahasannya diusulkan lewat pansus yang meliputi keseluruhan anggota DPR dari antarkomisi, sehingga mengakomodasi suara pro dan kontra. ”Ini tidak bisa hanya satu fraksi dan satu komisi, harus lintas fraksi dan lintas komisi. Kalau panja itu hanya Komisi IX, jadi terbatas. Kalau pansus bisa sampai semua kementerian/lembaga bisa dipanggil,” terang Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay di kawasan Senopati, Selasa (1/5).

PAN menurutnya mendukung rencana pembentukan pansus terkait Perpres yang belum lama ini dikeluarkan. ”Sejauh ini kami pelajari bahwa masih banyak hal yang ingin kami dalami soal TKA. Atas dasar itu, PAN juga akan ikut untuk mendukung Pansus TKA,” ujar Saleh.

Pada sisi lain, ia meminta agar pemerintah tidak khawatir bila keberadaan pansus akan melemahkan Perpres 20/2018 yang telah diterbitkan pemerintah.

Pasalnya, menurut Saleh, bila pemerintah bisa membuktikan seluruh aspek payung hukum tersebut benar-benar bermanfaat bagi Indonesia, tentu PAN tidak sungkan untuk memberi dukungan kepada pemerintah. ”Justru kalau dibuka (dalam pansus), itu bisa membantu pemerintah, bukan menyulitkan pemerintah. Sekarang ini seolah-olah ada pansus itu menyulitkan pemerintah. Kalau ini benar, tentu kami dukung pemerintah,” tekannya.

Kendati begitu, menurut Saleh yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR, penentuan ada atau tidaknya pansus TKAmasih harus dibahas lebih lanjut setelah masa reses lembaga legislatif itu berakhir. ”Kemarin masih reses, tunggu dulu. Tapi tadi saya sudah konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk format dukungan ini. Mudah-mudahan setelah reses bisa didiskusikan dengn fraksi lain,” ujarnya.

Dia juga meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan secara terbuka alasan utama revisi Permenaker No.35/2015 tentang Perubahan atas Permenaker No.16/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Revisi ini diindikasikan semakin memberi kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia Lebih tepatnya, revisi tersebut disinyalir sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir ketentuan yang termaktub dalam mekanisme turn key project. ”PAN sampai saat ini konsisten meminta agar pemerintah mencabut Perpres No 21/2016 terkait kebijakan bebas visa bagi 169 negara. Pasalnya, sampai hari ini, pemerintah tidak bisa membuktikan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan kunjungan dengan tujuan wisata ke Indonesia. Malah sebaliknya, mereka yang berkunjung ke Indonesia ada yang diduga menyalahgunakan visanya untuk bekerja,” ujarnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan masih menunggu sikap fraksi-fraksi terkait rencana pembentukan pansus TKA. Sementara, Partai Keadilan Bangsa (PKB) melihat bahwa pembahasan Perpres TKA tak perlu sampai tingkat pansus, namun cukup di ruang lingkup panja. Terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menegaskan kembali bahwa penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA) justru bertujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional dan memberikan porsi seimbang untuk kebutuhan investasi asing di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons tuntutan buruh yang menjadikan Perpres itu menjadi isu dalam aksi peringatan May Day di seluruh Indonesia pada tahun ini. ”Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh Perpres ini. Jangan sepotongpotong. Spiritnya justru untuk melindungi tenaga kerja kita,” kata Moeldoko melalui keterangan pers resmi.

Moeldoko menambahkan, Perpres 20/2018 itu memuat sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan tenaga kerja asing. Menurutnya, Perpres itu turut merevisi peraturan yang lama yang tak mencantumkan sanksi yang jelas atas pelanggaran tersebut. Tak hanya itu, Perpres 20/2018 juga turut mengatur regulasi penyederhanaan perizinan dan percepatan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing. Meski demikian, ia mengatakan ada persyaratan yang ditujukan untuk lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan keahlian dari TKAke tenaga kerja lokal. Mantan panglima TNI itu mengakui keberadaan perpres ini rentan menjadi alat politik untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, ia mengatakan bakal melakukan sosialisasi dan meluruskan informasi tentang peraturan tersebut. ”Sehingga tak perlu dibawa ke ranah pansus DPR dan uji materi Mahkamah Agung,” katanya.

Moeldoko sebelumnya juga telah meninjau langsung sejumlah daerah tentang jumlah tenaga asing. Menurutnya, jumlah tenaga kerja asing masih prorporsional. Di Sulawesi tengah, Moeldoko menyebut, dari 13 ribu pekerja di sebuah perusahaan, jumlah pekerja asing hanya 2.000 orang. Artinya, pekerja lokal masih mayoritas. (J13-56)


Berita Terkait
Komentar