Daya Tawar Serikat Pekerja Melemah

SM/Sugiarto : sejumlah elemen mahasiswa berdemo di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan-Solo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (1/5). (55)
SM/Sugiarto : sejumlah elemen mahasiswa berdemo di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan-Solo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (1/5). (55)

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional 2018 kembali mengusung isu-isu ‘usang’yang hingga kini belum bisa terpenuhi.

Daya tawar serikat pekerja yang melemah disebut jadi penyebabnya. Dua isu utama yang diangkat dalam aksi buruh tiap tahun ialah pekerja alih daya atau outsourcingdan upah murah. Isu-isu tersebut diusung oleh berbagai elemen buruh sejak beberapa tahun lalu.

Kalaupun ada satu isu baru yang muncul tahun ini yakni menyangkut tenaga kerja asing (TKA). Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. Pengamat ketenagakerjaan Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai saat ini gerakan buruh di Indonesia mulai menurun secara intensitas pergerakan dan kuantitas kelompoknya. Hal ini disebutnya membuat perjuangan buruh dipandang memiliki daya tawar yang tak kuat. ”Penurunan itu juga yang menjadi salah satu faktor mengapa tuntutan mereka sering kali tak didengar ya,” kata Trubus.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah serikat pekerja di perusahaan- perusahaan di Indonesia menurun signifikan. Jumlah serikat pekerja pada 2017 ada sekitar 7.000 serikat. Sementara, pada 2007 Kemenaker mencatat serikat pekerja di seluruh Indonesia mencapai sekitar 14.000. Selain itu, kata Trubus, para buruh saat ini kebanyakan tak percaya dan antipati terhadap perjuangan serikat pekerja sebagai sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan.

Menurutnya, serikat buruh tak memiliki taring dihadapan pengusaha dan pemerintah dan sering kali terkooptasi atau menjadi bagian yang tak langsung dari partai politik tertentu. ”Itu juga yang jadi sebab buruh malas buat simpati bergabung ke serikat buruh, di satu sisi sudah terkooptasi parpol, kalau hadepin pemerintah sering kali mentah perjuangannya,” kata dia.

Oleh karena itu, Trubus berharap serikat buruh di Indonesia seyogyanya harus melakukan perubahan dan inovasi dalam berjuang menuntut kesejahteraan. ”Jadi mereka harus berani mengubah strategi perjuangan yang konvensional, buruh perjuangannya harus lebih berani dan tetap pada bukti dan data agar apa yang diharapkan menuai solusi,” pungkasnya.

Bakar Pos Polisi

Peringatan Hari Buruh atau May Day di Yogyakarta disambut aksi unjuk rasa dengan membakar pos polisi di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan-Solo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (1/5). Aksi yang dilakukan oleh beragam elemen mahasiswa tersebut, sebelumnya memblokir jalan dan bakar ban tepat di tengah pertigaan sehingga membuat jalan tersebut ditutup sementara.

Dari pantauan di lokasi sekitar pukul 15.20, massa yang menggelar aksi berjumlah ratusan orang sementara jumlah polisi yang bertugas hanya sedikit. Awalnya massa merusak pos polisi dengan kayu. Namun tak lama kemudian ada yang melempar bom molotov sehingga pos itu terbakar. Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa menuntut turunkan harga BBM, perbaikan upah pekerja, cabut Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing, tolak pembangunan Bandara Kulonpogo, hingga menyinggung Sultan Ground dan Pakualaman Ground, serta pencabutan nota kesepahaman perbantuan TNI ke Polri. Aksi baru bubar setelah dukungan aparat dari Polres Sleman datang ke lokasi. Polisi kemudian mengamankan 69 orang yang ikut aksi.

Massa pengunjuk rasa diketahui juga sempat bentrok dengan warga. Mereka saling lempar batu selama beberapa menit. ”Warga emosi mas, meresahkan. Juga bakar pos polisi itu, blokir jalan, emosi warga terpancing,” ujar salah seorang warga setempat. Kapolres Sleman AKBP M Firman Lukmanul Hakim mengatakan, pihaknya masih menyelidiki insiden ini. ”Kami terus mencari pelakunya, tapi situasi sudah berangsur kondusif,” ujar Firman.

Terpisah, di Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang akan maju pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Ini setelah Ketua Umum Partai Gerindra itu di depan ribuan buruh di kawasan Istora Senayan kemarin, bersedia menandatangani kontrak politik yang diminta KSPI. ”Ini hasil musyawarah dengan semua buruh di Indonesia, bukan kemauan saya, bukan kemauan personal,” tutur Presiden KSPI Said Iqbal.

Dalam kontrak politik yang ditandatangani terdapat 10 butir perjanjian. Diantaranya, kesejahteraan, janji peningkatan pajak dan reformasi pajak, serta layanan transportasi layak bagi buruh, dan juga penghapusan Perpres Tenaga Kerja Asing. Sementara Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka memimpin ribuan buruh dalam aksi May Day di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dia bersama sejumlah perwakilan buruh juga sempat bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Istana Negara dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Sebelum bertemu perwakilan pemerintah di istana, Rieke sempat membacakan Panca Maklumat Rakyat Pekerja. Setelah itu, Rieke bersama sejumlah perwakilan buruh masuk ke Istana Negara untuk menemui utusan pemerintah. Rieke berdialog dengan pemerintah yang diwakili Menter Tenaga Kerja Hanif Dhakiri selama sekitar satu jam. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan tetap mendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Hal itu ia sampaikan untuk merespons sikap KSPI. ”Kami hargai dari teman-teman di KSPI ingin ganti presiden. Tapi dari kami tak ingin ganti presiden,” kata dia saat aksi May Day, di Monas, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sikap saling menghormati pilihan politik di masing-masing di kalangan serikat buruh telah menandakan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia.

Di Kota Semarang

Para buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, kemarin. Mereka menuntut pemberian upah layak dan meminta sistem kerja kontrak dan outsourching dihapuskan. Ketua DPD Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kota Semarang Heru Budi Utoyo menyatakan, pihaknya menyerukan kepada pemerintah untuk segera mencabut regulasi yang dianggap merugikan pekerja, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, mereka juga meminta pemberian perlindungan kepada pekerja rumahan yang belum terlindungi hak dan kesejahteraannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng Wika Bintang mengemukakan, dari 35 kabupaten/kota di Jateng, 33 kabupaten di antaranya melaksanakan peringatan May Day. Terkait tuntutan yang disuarakan para buruh, pihaknya siap menampung usulan tersebut. ”Kami akan memfasilitasi dan mengomunikasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Wika juga meminta perusahaan yang belum menyusun skala upah, untuk segara melakukannya. Struktur tersebut harus mengakomodir kesejahteraan karyawan dengan memperhatikan masa kerja, jabatan, tingkat pendidikan, hingga kompetensi karyawan. (sgt,J1,A20,ftp,K44,cnn-56)


Berita Terkait
Komentar