Setnov dan KPK Tak Banding

Vonis Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA- Kuasa hukum Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail, menyatakan, kliennya memilih menerima hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa 15 tahun penjara, dalam kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP. Dia tak akan mengajukan banding.

Sebelumnya, Maqdir Ismail sempat mengungkapkan rencana kliennya untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu. ”Tidak (jadi) banding,” kata Maqdir, kemarin.

Maqdir mengatakan, alasan kliennya tidak jadi mengajukan banding karena sudah terlalu lelah untuk menghadapi kasus. Dia menambahkan, tidak ada kekhawatiran dari Setnov soal risiko hukuman diperberat dalam upaya banding. ”Tidak. Itu kan dua pokok perkara yang berbeda. Beliau dan keluarga mencoba menerima itu,” kata Maqdir.

Tak Banding Juga

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyatakan, pihaknya pun tidak mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan terhadap Setnov dinilai sudah cukup.

Febri mengatakan, KPK sudah mengetahui informasi urungnya Setnov mengajukan banding. Hal itu pun, sambungnya, membuat segala sangkalan yang dilontarkan oleh Setnov selama persidangan menjadi tidak relevan. ”Ini sekaligus bisa dipahami dan jadi bukti konkret bagi semua pihak, termasuk pihak-pihak yang pernah mengatakan bahwa kasus E-KTPadalah khayalan,” kata Febri.

Febri menambahkan, KPK kini akan fokus pada pengembangan perkara, terutama indikasi keterlibatan pihak lain. Vonis atas Setnov dibacakan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 April 2018. Dalam vonis itu, Setnov diganjar hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain vonis penjara, Setnov juga diminta membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke KPK. Ia juga dihukum tidak menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani masa hukuman. (D3,cnn-31)


Berita Terkait
Komentar