KPU Coret Bakal Calon Anggota DPD

Akan Dilaporkan ke DKPP

SEMARANG - Dari 29 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendaftar ke KPU Jateng, tiga orang dipastikan tidak lolos.

Setelah Syaifur Rohman dan Bin Subiyanto gagal memenuhi syarat minimal dukungan, kini giliran nama lain, Awigra, tidak bisa diproses secara administrasi lantaran berkas dokumen pendaftaran ditarik oleh yang bersangkutan.

Penarikan itu membuat KPU tak bisa memverifikasi berkas dokumen dan Awigra pun tak bisa menerima surat tanda berkas telah diverifikasi. Atas pencoretan tersebut, Awigra berencana melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Ombudsman RI atas dugaan pelanggaran etik.

Ketua KPU Joko Purnomo menjelaskan, seusai penutupan pendaftaran, pihaknya harus menghitung syarat dukungan bagi bakal calon. Jumlah minimal dukungan 5.000 suara dan dibuktikan dengan menunjukkan fotokopi KTP. Lantaran yang mendaftar cukup banyak, maka penghitungan dilakukan secara bertahap.

Dalam proses menunggu tahapan penghitungan dan penghitungan, harus ada perwakilan dari pihak bakal calon. ”Entah apa alasannya, mereka (pihak Awigra) minta penundaan penghitungan. Padahal sesuai aturan tidak bisa. Penghitungan ya harus saat itu juga. Ternyata berkas dibawa kembali dan kami tidak bisa menghitung. Kalau secara administrasi boleh dibilang gugur karena tidak menerima kertas kerja pendaftaran,”ujar Joko, Selasa (1/5).

Kode Etik

Saat ini tahapan pendaftaran sudah selesai. KPU tengah melakukan penelitian administrasi sampai 10 Mei. Di sisi lain, Ketua Tim Kuasa Hukum Kaukus Hijau Nasional Haris Azhar akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Jateng Hakim Junaedi ke DKPP dan Ombudsman.

Pelanggaran yang ia maksud adalah ketidakprofesionalan Hakim saat menerima pendaftaran Awigra sebagai bakal calon anggota DPD. Hakim dinilai tidak menerima pendaftaran secara sopan.

Menurut Haris, dokumen fisik yang dibawa Awigra seharusnya dihitung oleh KPU. Ini sebagai bukti KPU bekerja untuk memenuhi hak konstitusional Awigra sebagai warga negara. ”Sampai saat ini belum pernah dihitung sampai selesai oleh KPU,”kata Haris.

Saat dikonfirmasi, Hakim Junaedi belum merespons telepon wartawan. Namun menurut Joko Purnomo, pelaporan ke DKPP dan Ombudsman merupakan hak Awigra. ”Itu hak Awigra. Tapi kronologinya sudah saya jelaskan seperti itu,”ujarnya. (H81-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar