15 Perda Rawan Dilanggar

SOLO -Sedikitnya 15 dari 63 peraturan daerah (Perda) menjadi prioritas pengawasan Pemkot Surakarta. Sebab aturan-aturan tersebut rawan dilanggar.

Kabid Penegakkan Perda Satpol PPArif Darmawan mengungkapkan, ke-15 Perda tersebut mengatur sejumlah persoalan. Di antaranya pendidikan, bangunan, perizinan, toko modern, serta pekerja seks komersial (PSK). “Sampai saat ini sudah tercatat 34 aduan terkait dugaan pelanggaran 15 Perda tersebut,” terang dia, kemarin.

Ditambahkan, latar belakang adanya aduan-aduan tersebut didominasi laporan masyarakat. Saat ini Satpol PP tengah menyelesaikan seluruh aduan itu secara bertahap. “Tapi ada juga beberapa aduan yang disebabkan tumpang tindihnya regulasi.” Arif tidak membeberkan tumpang tindih regulasi yang dimaksud. Ia hanya menyebut beberapa perda, seperti perda tentang perizinan, perlu ditinjau ulang dan diselaraskan dengan aturan terkait lain. “Saat ini Satpol PP juga sudah tergabung dalam tim pembahasan perda, sehingga nantinya tidak terjadi lagi benturan di lapangan,” jelas dia.

Sementara itu Kepala Satpol PP Sutarja menegaskan, petugas Satpol PP senantiasa mengedepankan dialog dan pendekatan humanis dalam menangani pelanggaran-pelanggaran Perda. “Misalnya saat penataan pedagang kaki lima (PKL). Di Solo sudah terkenal penataan PKL tanpa kekerasan fisik. Anggota di lapangan juga terus diedukasi agar tidak bertindak sewenang-wenang,” terang dia.

Menurutnya, strategi tersebut penting untuk menjaga kondusivitas Kota Solo. “Yang penting tidak ada yang bersikap mau menang sendiri, karena Pemkot selalu memberikan solusi,” tandas Sutarja. (H73-21)


Berita Terkait
Komentar