Program Padat Karya Terkendala Tenaga Kerja

KOTA MUNGKID - Karena banyak warga yang merantau, pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) di beberapa kelurahan/desa di Kabupaten Magelang terancam tidak berjalan mulus.

Kendalanya bermacam-macam, di antaranya besarnya upah di bawah penghasilan para menambang pasir di Merapi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sujadi mengatakan, tenaga kerja untuk PKT masuk kriteria warga miskin.

Tetapi warga miskin di Pucungrejo, Kecamatan Muntilan misalnya, memilih merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. “Sementara upah PKT sebesar Rp 50.000/orang/hari bagi warga di beberapa wilayah dianggap rendah dibanding penghasilan pencari pasir di Merapi,” katanya, kemarin.

Sementara menurut Sinta Artiningsih, Kabid Perencanaan, Penglahan Keuangan dan Aset Desa, mendatangkan tenaga kerja dari luar desa, bisa dianggap melanggar ketentuan.

Apalagi dalam pelibatan tenaga kerja ada kriterianya. Selain warga miskin juga bagi masyarakat yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga yang mempunyai anggota bergizi buruk.

Dicairkan 20 Persen

“Praktis, tidak semua warga yang terlibat PKT memiliki keterampilan di bidang konstruksi. Akibat kondisi seperti itu maka diperlukan regulasi khusus untuk pengawasan kualitas hasil kegiatan PKT jika sampai tidak memenuhi standar spesifikasi,” katanya.

Seperti diketahui, tahun ini Kabupaten Magelang menerima kucuran Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 325.360.832.000. Tahap pertama, dicairkan 20% mulai pertengahan Februari lalu. Namun, hingga akhir April ini, baru 174 desa yang sudah mencairkan.

Pemanfaatannya diarahkan untuk membiayai pelaksanaan PKT, yakni membangun sarana prasarana seperti jalan, irigasi, atau senderan. Adapun 30 persen di antaranya dipakai membayar upah tenaga kerja dengan sistem mingguan. (pr-59)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar