Pemkab Harus Tegas

Bangunan Langgar Garis Sempadan Pantai

SM/dok  -  LANGGAR GARIS SEMPADAN : Sejumlah bangunan di Rembang dinilai melanggar garis sempadan pantai. (43)
SM/dok - LANGGAR GARIS SEMPADAN : Sejumlah bangunan di Rembang dinilai melanggar garis sempadan pantai. (43)

REMBANG - Beberapa tahun terakhir, di sempadan pantai Kabupaten Rembang berdiri ratusan bangunan berupa rumah penduduk, hotel, warung, gudang, bahkan perkantoran. Bangunan-bangunan tersebut berdiri di dekat area pantai dan sebagian berada di atas tanah hasil reklamasi liar.

Hal ini dapat dijumpai di sepanjang pantai, mulai dari wilayah kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, dan Sarang. Jarak bangunan dengan titik pasang air laut tertinggi sangat dekat, umumnya sekitar 10 meter hingga 100 meter.

Dengan adanya bangunan yang dekat bibir pantai tersebut tentu mengurangi akses masyarakat ke kawasan pantai yang merupakan area publik. Keberadaannya juga berpotensi memicu munculnya titik abrasi baru di kawasan sekitar.

Bahkan, ada juga pemiliki bangunan yang memasang tanda larangan masuk di area pantai. Warga tak boleh seenaknya melintas atau beraktivitas di kawasan pesisir yang sudah di kuasai pemilik bangunan tersebut.

Pemerhati sosial yang juga seniman Rembang, Surijanto mengatakan, pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada para pelanggar garis sempadan pantai. Apalagi, garis sempadan itu ditentukan semata-mata untuk keselamatan pemilik bangunan maupun warga sekitarnya.

Untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar, pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi yang tepat. ”Apa pun itu, bisa peraturan daerah, atau peraturan gubernur,” katanya, Selasa (1/5).

Dia menjelaskan, posisi bangunan, baik rumah, hotel, pertokoan, maupun perkantoran itu tidak mengindahkan garis sempadan.

Hal itu dinilai mengganggu aktifitas warga, utamanya yang ingin menikmati suasana pantai. ìBangunan yang melanggar itu dengan mudah ditemukan di sepanjang garis Pantai Rembang,” katanya.

Menurut Surijanto, seharusnya pemerintah dapat mengatur bangunan yang ada di pinggir pantai agar sesuai dengan garis sempadan yang ditentukan, misalnya jaraknya harus lebih dari 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi.

Apabila ada bangunan tidak mematuhi garis sempadan, pemerintah daerah harus bertindak tegas, karena dampak dari pelanggaran garis sempadan itu bisa memicu berbagai persoalan, salah satunya adalah timbulnya abrasi pantai di lokasi baru.

”Kalau bangunan itu terlalu menjorok ke pantai, kanbisa roboh terkena abrasi. Apa bila ini terjadi, ya sangat membahayakan penghuninya,” tuturnya. Selain itu, bangunan yang tak mengindahkan garis sempadan juga pasti akan memenuhi kendala baru.

Karena berdasarkan aturan, tanah yang masuk pada garis sempadan pantai tidak bisa disertifikatkan, kecuali ada pertimbangan yang sangat khusus.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Rembang Gatot Paeran mengatakan, sebenarnya sudah ada dasar untuk menertibkan bangunan yang melanggar garis sempadan panta.

Sebab, sesuai aturan, zona yang telah ditetapkan sebagai garis sempadan pantai tidak boleh didirikan bangunan apa pun. ”Garis sempadan pantai itu ditetapkan berjarak 100 meter dari titik air pasang tertinggi,” terangnya.

Kata dia, pemberlakuan garis sempadan ini harus dilakukan mengingat kondisi daratan di tepian pantai saat ini sudah padat bangunan. Untuk itu, ketentuan garis sempadan sangat penting diterapkan di Kabupaten Rembang ini. (jl-52)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar