Warga Minta Seleksi Perangkat Desa Diulang

SM/ Achmad Hussain : UJIAN TULIS: Peserta ujian seleksi perangkat desa di SMAN I Wonosari mengerjakan soal ujian pada Minggu (29/4). (21)
SM/ Achmad Hussain : UJIAN TULIS: Peserta ujian seleksi perangkat desa di SMAN I Wonosari mengerjakan soal ujian pada Minggu (29/4). (21)

KLATEN - Buntut proses seleksi pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Klaten 2018 memanas. Berbagai persoalan muncul membuat warga mengancam demo, meminta seleksi ulang bahkan melapor ke polisi. Joko Purnomo, warga Desa Gaden, Kecamatan Trucuk mengatakan dirinya akan melaporkan proses pengisian perangkat desa sebab ada pelanggaran aturan. ‘’ Pengumuman tidak dilakukan di hari yang sama sehingga melanggar Perda dan Perbup,’’ ungkapnya, Selasa (1/5).

Joko mengatakan, keponakannya Wahyu Setiawan merupakan peserta seleksi Minggu (29/4) lalu. Setelah selesai hasil ujian diumumkan dan keponakannya itu masuk urutan 4 dengan nilai tertinggi untuk posisi Kasi Pemerintahan.

Setelah pengumuman selesai mendadak ada pemberitahuan jika terjadi salah input nilai dan diundang klarifikasi oleh panitia. Setelah itu diminta tanda tangan berita acara (BAP). Paginya tanggal 30 April keluar pengumuman baru yang menyebabkan keponakannya berubah tidak di nilai tertinggi.

Kejadian itu sangat disayangkan sebab dalam Perda dan Perbup ada pasal yang menyebutkan pengumunan hasil dilakukan setelah ujian, bukan di lain hari. Sebab karena itu, keluarga akan melapor ke Polres Klaten.

Di Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat, peserta sebanyak 29 orang meminta ujian ulang. Pasalnya universitas penyelenggara bukan seperti yang difasilitasi Pemkab yaitu UAD dan Unwidha. ‘’ Pelaksana ujian dari PT swasta di Yogyakata. Tapi peserta tidak diberitahu,’’ katan Ika Purwanti seorang peserta.

Peserta yang protes mendatangi tim pencalonan dan pengangkatan perangkat desa (TP3D). Anehnya, TP3D tidak mengetahui perguruan tinggi (PT) pelaksana ujian.

Uji Ulang

Lebih janggal, Ketua TP3D adalah kepala desa sendiri. Padahal dalam aturan, TP3D diangkat kepala desa. Untuk itu, jika tidak ada klarifikasi warga akan demo dan meminta ujian ulang. Di Desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, hasil seleksi belum diumumkan meski sudah keluar nilai. Totok, warga mengatakan pelamar sekdes adalah anak kepala desa dan ketua TP3D adalah suami kepala desa. Saat masalah itu ditanyakan ke kecamatan, kecamatan menjawab yang jadi sesuai yang direkomendasikan desa. ‘’ Kalau begitu aturanya, keluarga perangkat desa bisa lolos. Padahal nilai ujian di bawah,’’jelasnya.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Klaten (ARAKK) Abdul Muslih megatakan beberapa laporan masuk. Ada yang menuntut ujian ulang dan pembatalan. Bahkan kemungkinan sampai gugatan PTUN. Desa Kwaren, Kecamatan Ngawen ada yang menuntut uji ulang. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Klaten, Ronny Roekmito selaku koordinator Pemkab mengatakan sejauh pemantauan Pemkab proses seleksi berjalan clear dan clean. ‘’ Tidak ada TP3D, kades atau camat yang bermain seperti yang diisukan, ‘’ tegasnya. Namun diakui ada 13 desa di 18 kecamatan yang diulang sebab nilai sama. Ujian ulang digelar hari Senin (30/4).

Ada beberapa kejadian revisi nilai tetapi masih di hari yang sama. Kejadian lain jam pengumuman mundur semata karena proses koreksi dan diumumkan sebelum batas waktu. (H34-20)


Berita Terkait
Komentar