Warga Masih Menginap di Gedung DPRD

Rumah Terkena Proyek Jalan Tol

KENDAL- Ratusan warga yang rumahnya terkena pembangunan jalan tol Semarang-Batang, hingga Selasa (1/5) masih bertahan dan menginap di depan gedung DPRD Kendal. Mereka tinggal di halaman parkir gedung wakil rakyat tersebut sejak Jumat (27/4) lalu.

Ratusan warga tersebut berasal dari delapan desa yang tersebar di Kendal. Salah satu warga dari Desa Sumbersari, Suparjo mengatakan, ia akan tetap bertahan di DPRD Kendal hingga mengetahui hasil pertemuan perwakilan warga yang didampingi anggota DPRD Kendal dengan Komisi V DPR dan De puti II Staf Ahli Presiden pada Kamis (3/5) mendatang. ”Saya akan tetap bertahan di sini sampai menerima hasil pertemuan di Jakarta,” ujar dia.

Warga Desa Nolokerto, Warti menyatakan, guna mencukupi kebutuhan makanan, warga harus iuran membeli bahan makanan dan dimasak bersamasama. Mereka juga sering mendapat bantuan dari warga lain dan perusahaan yang bersimpati terhadap kondisi mereka. ”Ibu dan anak-anak menginap di dalam gedung, sedangkan yang pria tidur di lokasi parkir,” ungkap Warti.

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Sadono mejenguk warga yang menginap di halaman gedung DPRD Kendal tersebut. Bambang ingin mendengar keterangan dari warga terkait proses pembebasan lahan milik mereka yang masih bermasalah. Bambang mendatangi para warga di halaman gedung DPRD Kendal, setelah melihat tayangan di televisi, terutama ketika proses evakuasi rumah warga. Ia merasa miris melihat tayangan di televisi tersebut, karena ditonton masyarakat se- Indonesia. ”Seharusnya semua bisa dibicarakan agar tidak dengan cara eksekusi seperti itu. Malu dilihat orang seantero jagat, padahal kita negara Pancasila,” tandas Bambang.

Ia meminta penjelasan terkait proses pembebasan dan ganti rugi lahan yang terkena proyek jalan tol, sehingga menimbulkan permasalahan. Selain itu juga meminta kepada para warga supaya memberikan data dan permintaan yang konkret terkait besaran ganti rugi yang diinginkan. ”Saya minta data yang jelas dan permintaan ganti rugi yang jelas, nominalnya berapa, supaya lebih mudah untuk disampaikan kepada pusat,” ucap dia. (H36-48)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar