Cara Berpolitik Kita Masih Jauh dari Etika

APAKAH Membeli Suara itu Baik? Praktik berpolitik kita masih jauh dari etika. Buktinya masih ada politik uang, jual beli jabatan, menghalalkan segala cara untuk menang. Ironisnya itu dianggap sebagai hal umum sehingga politik menjadi terlihat kotor.

Itulah paparan singkat yang disampaikan pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Dr Tri Wuryaningsih saat seminar demokrasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Aula Kecamatan Pekuncen, Senin (30/4).

Menurutnya praktik politik yang jauh dari etika inilah yang menjadi dipandang miring dan menjadi keprihatinan masyarakat. ”Ironisnya ini menjadikan sebagian orang menghindari politik karena dianggap kotor. Perlu ditekankan di sini bagaimana caranya menghindari agar politik tak semata berkuat soal pragmatis dan sesaat,” jelasnya.

Keberadaan politik uang menjadi indikator betapa korupsi dalam politik masih terjadi. Selain jual beli jabatan, politik uang termasuk jual beli suara antara pemilih yang dipilih menjadikan politik di Indonesia masih jauh dari etika. Akibatnya hasil politik menjadi tak seideal yang diharapkan. ”Cara berpolitik kita belum dewasa. Untuk mengukur kedewasaan dalam berpolitik cukup mudah.

Kita bisa mengukurnya dengan kriteria moral yang ada di masyarakat, bangsa dan negara. Selain elit politik, semua harus mendorong agar politik kita semakin dewasa termasuk masyarakat,” ujar lulusan doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini. Soal politik uang itu juga ditegaskan oleh Asekbang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas, Srie Yono.

Menurutnya ongkos politik dalam tahapan pelaksanaan pesta demokrasi sekarang ini juga terbilang cukup mahal. Anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan demokrasi juga cukup mahal. ”Itu belum lagi anggaran yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Bayangkan ada yang menyebut untuk menjadi kepala daerah dibutuhkan Rp 38 miliar. Meski demikian, demokrasi sebagai pilihan yang memungkinkan kedaulatan rakyat terlaksanakan harus ditegakan,” jelasnya.

Terkait dengan praktik perpolitikan inilah, Srie Yono juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam berpolitik. Berpolitik secara sehat dan beretika sangat dianjurkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Berbagai hal negatif yang bisa muncul dan timbul dalam seluruh tahapan demokrasi harus dihindarkan.

”Untuk masyarakat, jangan mau kepentingan dan masa depannya selama kurun waktu lima tahun digadaikan hanya karena uang dalam jumlah tertentu. Hindari politik uang agar proses pemilihan kepala daerah ataupun legislatif ini berjalan bersih dan kondusif. Pilihlah pemimpin dan wakil rakyat yang menjunjung tinggi etika dan moral,” tegasnya.

Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun melalui Kasat Reskrim Polres Banyumas, AKP Junaedi dalam seminar tersebut menekankan kepada masyarakat untuk turut mengawasi dan mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi termasuk Pilkada serentak 27 Juni 2018 ini.

Masyarakat diminta turut andil dalam menghindari berita bohong/palsu dan ujaran kebencian dalam Pilkada serentak ini. ”Untuk menghindari berita palsu yang tersebar di media sosial inilah, kami sarankan kepada masyarakat untuk mengecek informasi yang didapatkan. Jangan mudah menyebar.

Cek sumber informasi termasuk penulis, kontak akun pembuat atau penyebar berita. Verifikasi kebenarannya dengan media utama dan kalau perlu mintakan pendapat ke pakar,” tandasnya. (Susanto- 20)


Komentar