Mendorong Sengketa Tak Berujung di Pengadilan

SEMARANG- Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sengketa perdata. Akibatnya, antrean perkara yang harus diputus pengadilan sangat panjang dari hari ke hari. Menurut mantan Kalitbang Mahkamah Agung, Dr Susanti Adi Nugroho, kondisi ini tentu menyebabkan beban tinggi di lingkungan dunia peradilan. ”Sebenarnya tidak seluruh kasus perdata perlu didaftarkan ke pengadilan. Kalau ternyata bisa diselesaikan di luar jalur litigasi, kenapa tidak ditempuh proses itu saja,” tuturnya saat hadir dalam jamuan makan malam bersama alumnus pendidikan dan pelatihan (diklat) mediator Untag, di RM Oen, baru-baru ini.

Forum itu juga dihadiri Ketua Magister Ilmu Hukum (MIH) Untag, Prof Dr Liliana Tejosaputro, Sekretaris MIH, Edi Pranoto dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Untag Dr Mashari.

Susanti yang juga Ketua Badan Mediasi Indonesia (Bami) menambahkan, tumpukan perkara di pengadilan dampaknya besar. Sebab, perkara yang belum diputus secara hukum membuat orang tidak berani bertindak lebih jauh. Alhasil, akan bisa memengaruhi banyak aspek, termasuk menyangkut perekonomian. ”Karenanya saya mendorong tak semua sengketa masuk ke pengadilan. Contohlah, Australia dan Singapura yang karena kasus sengketanya bisa diselesaikan secara damai membuat negaranya maju,” imbuh perempuan yang lama tinggal di Kota Semarang ini.

Dia sekaligus mendorong kiprah para mediator lulusan Untag yang bekerja sama dengan Bami, untuk ambil bagian penuh mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Terlebih dia melihat dalam 11 kali penyelenggaraan diklat telah muncul sebanyak 330 mediator bersertifikat yang bisa melayani masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Liliana Tejosaputro mengatakan, alumnus diklat kampus itu kiprahnya juga sudah diterima penuh dalam upaya penyelesaian perkara nonlitigasi. (H41-22)