Penghasilan Perangkat Desa Minim

Di Bawah UMK Purworejo

PURWOREJO - Penghasilan tetap perangkat desa se-Kecamatan Loano, Purworejo, sangat memprihatinkan. Kepada anggota DPRD Purworejo meminta ada tambahan penghasilan, mengingat yang diterima selama empat bulan sekali ini jauh dibawah upah minimum kabupaten (UMK) 2018.

Pada Senin (30/4), mereka yang berjumlah puluhan orang itu mendatangi Kantor DPRD Purworejo. Kedatangan perangkat desa yang didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Purworejo, Abdul Aziz itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Luhur Pambudi Mulyono.

Dari unsur eksekutif tampak hadir Kepala Bagian Pemerintahan Kendrasmoko, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Agung Pranoto, Kepala Bagian Hukum Setyowati dan Camat Loano Laksana Sakti. Luhur Pambudi berharap ada titik temu antara pemkab dengan perangkat desa melalui pertemuan tersebut.

“Dan kami telah merespons cepat ketika menerima surat permintaan audiensi dari paguyuban perangkat desa di Kecamatan Loano tertanggal 24 April 2018, kemudian ditindaklanjuti dengan mempertemukan pihak-pihak terkait hari ini,” jelas Luhur yang politikus PDI Perjuangan itu. Ketua PPDI Abdul Aziz mengungkapkan, permasalahan kesejahteraan perangkat desa memang masih jauh dari harapan.

“Banyak di antara perangkat yang mendapatkan haknya jauh di bawah ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) Purworejo yang mencapai hampir Rp 1,5 juta,” ungkapnya. Sementara keberadaan penghasilan tetap masih dirasa minim dan penerimaannya dilakukan dalam empat bulan sekali.

Tugas Berat

Kondisi tersebut dinilainya cukup ironis, mengingat perangkat dan kepala desa memiliki tugas berat untuk mensejahterakan masyarakat di desa. “Di lapangan, kami dituntut bekerja 24 jam. Tapi setiap pagi kami juga dituntut uang jajan untuk anak-anak kami.

Dan jumlah siltap yang diterima oleh perangkat juga berbeda-beda, karena ada perangkat yang hanya mendapatkan Rp 600 ribu selama empat bulan sekali,” imbuh Aziz.

Kabag Pemerintahan Kendrasmoko mengungkapkan, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 tahun 2018, siltap bisa dicairkan pada bulan pertama setiap catur wulannya.

Jika memang ada yang belum bisa dicairkan berarti ada kendala di lapangan. “Perlu kami lihat bersama, dalam hal ini yang salah itu di mana, apakah di desa, kecamatan atau tingkat kabupaten.

Kalau memang di tingkat Kabupaten tentu kami akan akan langsung turun tangan,” kata Kendrasmoko. Camat Loano Laksana Sakti menambahkan, di tingkat kecamatan, pihaknya sudah membuat desk percepatan termasuk pencairan baik untuk ADD maupun DD tahun 2018.

Terkait penghasilan tetap, kepala desa penerima tertinggi ada di Desa Rimun Rp 2,4 juta. Dengan demikian perangkat desanya bisa mendapatkan sekitar Rp 1 juta. Desa Loano mendapatkan alokasi terendah. Untuk kepala desa saja mendapat penghasilan Rp 1,1 juta dan perangkatnya ada yang hanya Rp 468 ribu. (K5-26)


Berita Terkait
Komentar