Pelecehan Seks Timpa Tunagrahita

Setahun 43 Kasus Anak dan KDRT

TEMANGGUNG - Pelecehan seksual berupa penodaan menimpa tiga anak perempuan penyandang tunagrahita atau disabilitas intelektual di Temanggung di 2017. Kasus itu sangat memprihatinkan, terlebih dua di antara nya, pelaku adalah ayah kandung.

Menurut Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Tusi Indraswari, di kantornya, kemarin, selama 2017 ada 43 kasus berkait dengan anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dari jumlah tersebut, kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan yang terbanyak, yakni 22 kejadian. Kemudian, kasus yang lain adalah KDRT sejumlah empat kejadian, penganiayaan anak sebanyak lima kejadian, penelantaran anak ada lima kejadian, dan anak berhadapan dengan hukum terdapat tujuh kejadian.

“Sebanyak 43 kasus dengan korban anak-anak dan KDRT itu adalah yang dilaporkan korban atau warga kepada lembaga di Temanggung yang di dalamnya menangani perlindungan anak dan perempuan,” ujarnya.

Lembaga-lembaga tersebut adalah DPPKBPPPA, Dinas Sosial, lembaga WCC (Women Crisis Centre), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan di kecamatan-kecamatan, serta Kepolisian (Polsek dan Polres).

Tusi mengungkapkan, dari 22 kejadian pelecehan seksual kepada anak perempuan, sebanyak 19 kejadian berupa pencabulan, dan tiga sisanya adalah persetubuhan hingga korbanya hamil.

Untuk pelecehan seksual berupa persetubuhan menimpa tiga anak perempuan yang merupakan penyandang disabilitas intelektual.

“Tiga korban tersebut, masing-masing bertempat tinggal di wilayah kecamatan yang berbeda-beda, kejadian dan melaporkannya pun dalam waktu tidak sama, meski dalam kurun tahun yang sama pada 2017 lalu,” terangnya.

Setelah dilakukan penanganan, termasuk melalui jalur hukum oleh pihak kepolisian, dua kasus diantaranya diketahui, pelakunya adalah ayah kandung mereka sendiri. Sedangkan satu korban lagi, pelakunya adalah orang lain.

“Kasus tersebut dilaporkan oleh warga di tempat tinggal masing-masing korban. Mereka curiga sekaligus merasa iba dengan kondisi korban dalam keadaaan hamil, padahal anak-anak tersebut adalah penyandang keterbatasan mental atau disabilitas intelektual,” tuturnya.

Selama proses kehamilannya, DPPKBPPA bekerjasama dengan beberapa lembaga yang menangani perlindungan anak, pemerintah desa setempat serta warga lingkungan tempat tinggal masing-masung korban, berupaya melakukan pemantauan sekaligus pendampingan.

Sebanyak 43 kasus tersebut, sebagaian besar memang berakhir dengan penyelesaian melalui jalur hukum, dan hanya beberapa yang berhasil terselesaikan setelah mencapai kesepakatan antara kedua pihak dalam mediasi yang difasilitasi dinasnya atau lembaga lain. (H24-26)


  • Tags
Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar