• KANAL BERITA

Puan: Jadikan Kebudayaan untuk Memanusiakan Manusia

SM/Irawan Aryanto  -  PENGHARGAAN DOKTOR : Puan Maharani bersama ibunya yang juga Presiden Ke-5, Megawati Soekarno Putri bersiap memasuki gedung Prof Soedarto Undip Tembalang, Jumat (14/2). (55)
SM/Irawan Aryanto - PENGHARGAAN DOKTOR : Puan Maharani bersama ibunya yang juga Presiden Ke-5, Megawati Soekarno Putri bersiap memasuki gedung Prof Soedarto Undip Tembalang, Jumat (14/2). (55)

SEMARANG - Perkembangan aktual yang terjadi di masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, sejak masa reformasi, terdapat kecenderungan menempatkan politik sebagai instrumen penting dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

”Peran politik dari semua unsur terus membesar dan menguasai segala sendi kehidupan, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas bangsa,” kata Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Prof Dr Sudharto, Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/2).

Hal itu disampaikannya pada upacara penganugerahan gelar kehormatan doktor honoris causa oleh Undip. Puan menerima gelar tersebut dalam bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia.

Dalam pidatonya yang berjudul ”Kebudayaan sebagai Landasan untuk Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0”, Puan menegaskan, gejala membesarnya peran politik telah menimbulkan kekhawatiran.

”Yakni bahwa praktik-praktik politik sudah tercerabut dari nilai-nilai moral, budaya, dan kebangsaan yang bersumber dari jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, kemajuan teknologi telah membawa masyarakat dan bangsa di dunia terbuka dan terhubung secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Akan tetapi, tanpa memiliki ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang memadai, maka reaksi global tersebut dapat menjadikan hubungan antarbangsa dan negara berada dalam hubungan eksploitasi maupun neokolonialisme baru.

Pada bagian lain pidatonya, Puan mengatakan pengarusutamaan kebudayaan nasional untuk pembangunan manusia secara historis telah dilakukan sejak awal kemerdekaan, zaman Bung Karno, hingga masa Orde Baru.

Namun demikian, tekanan-tekanan kapitalisme telah menggeser arus utama tersebut. ”Dalam konteks ini, apa yang perlu dilakukan adalah melakukan reorientasi cara pandang dalam melihat dan memfungsikan kebudayaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tandasnya dalam acara yang antara lain dihadiri oleh Presiden RI ke- 5 Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, sejumlah menteri, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Puan menambahkan, kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia.

Sebab, kebudayaan tidak sematamata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya. ”Akan tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tandasnya.

Dua Fakultas

Selain itu, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia.

”Sehingga bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan kebudayaan Indonesia. Hal itu sebagai landasan untuk membangun insan Indonesia yang ber- Pancasila,” tegasnya.

Dia menambahkan, pembangunan manusia sangat penting. Negara harus diberdayakan untuk memiliki otoritas guna penerapan kebijakan publik di bidang kebudayaan, yang mampu menyentuh sendi-sendi yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat.

”Baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, mupun sosial. Melalui eksekusi kebijakan publik inilah, tataran filosofis-teoretik kebudayaan dapat diwujudkan sebagai landasan utama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berbudaya Indonesia,” imbuhnya. Hal itu guna mewujudkan masyarakat Indonesia 5.0, sebagaimana yang sudah dirintis di negara-negara maju.

Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama mengungkapkan, baru kali ini dalam sejarah Undip, pengusulan gelar kehormatan doktor honoris causa dilakukan oleh dua fakultas sekaligus. Keduanya adalah Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

”Penganugerahan ini bukan mainmain. Sebab selama 63 tahun Undip berdiri, baru 13 orang yang menerimanya. Makanya prosesnya agak lama, terukur dan kredibel, akurat dan akuntabilitasnya kami jaga,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dari 4.725 perguruan tinggi di Indonesia, hanya delapan yang masuk world class university dan salah satunya adalah Undip.

Posisi Undip secara nasional masih di bawah ”gajah-gajah”. ”Yakni Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bogor, Institut Pertanian Bogor, yang semuanya menghasilkan presiden. Kami akan terus berjuang untuk menjadi yang terbaik,” ucapnya. (H28,H41,G4-19)


Berita Terkait
Komentar