• KANAL BERITA

Menyimak Peta Kemiskinan di Jateng

Oleh Hayu Wuranti

KEMISKINAN merupakan suatu fenomena yang selalu menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat luas. Diusahakan untuk diminimalkan bahkan bila mungkin dihilangkan. Namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekat dalam sendisendi kehidupan manusia. Karena itu memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, integral, dan berkelanjutan.Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Penanganan kemiskinan di Jawa Tengah menjadi prioritas utama Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo. Penurunan kemiskinan di Jateng tiap tahun memang menunjukkan hal positif . Pada periode 2013-2019, tingkat kemiskinan di provinsi ini baik dari sisi jumlah maupun persentase terus mengalami penurunan. Selama periode tersebut jumlah penduduk miskin telah berkurang lebih dari sejuta jiwa atau sekitar 22,20 persen.

Kemiskinan daerah perdesaan masih mendominasi kemiskinan di Jateng. Jumlah penduduk miskin perdesaan lebih dari separuh jumlah penduduk miskin di Jateng. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan relatif hampir seimbang dengan daerah perkotaan. Di perdesaan, pada September 2013, persentase penduduk miskin sebesar 16,05 persen, dan pada September 2019 turun menjadi 12,26 persen atau mengalami penurunan 3,59 poin dalam periode 2013-2019. Sementara itu, di perkotaan, persentase penduduk miskin pada September 2013 sebesar 12,52 persen, dan pada September 2019 turun 3,53 poin menjadi 8,99 persen.

Pada tahun 2019, kantong kemiskinan tidak banyak berubah. Penduduk miskin terkonsentrasi pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pemalang, yang masing-masing memiliki jumlah penduduk miskin di atas 200.000 jiwa. Dengan luas wilayah kurang dari 17 persen dari total luas wilayah Jawa Tengah, keempat kabupaten ini menjadi rumah bagi hampir seperempat dari total penduduk miskin Jateng (24,22 persen). Dari sisi persentase penduduk miskin, kabupaten yang memiliki persentase lebih dari 15 persen adalah Kebumen (16,82 persen), Wonosobo (16,63), Brebes (16,22), Pemalang (15,41), dan Purbalingga (15,03).

Kota Semarang

Adapun persentase penduduk miskin di daerah kota pada tahun 2019 sudah mencapai satu digit, dengan persentase terendah adalah Kota Semarang yang tercatat hanya sebesar 3,98 persen.

Selama periode 2013-2019, seluruh kabupaten/kota di Jateng, berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Bahkan beberapa kabupaten yang memiliki lebih banyak daerah perdesaan, mencatat kinerja yang tinggi dalam hal penurunan jumlah penduduk miskin hingga level lebih dari 25 persen. Kabupaten tersebut adalah Purbalingga (turun 28,71 persen), Banyumas (27,57), Batang (26,74), Tegal (26,64). Lalu Boyolali (turun 25,93 persen), Rembang (25,55), dan Pekalongan (25,32).

Dalam rentang waktu yang sama, kabupaten dengan penurunan jumlah penduduk miskin paling lambat adalah Kabupaten Semarang yang hanya mengalami penurunan 11,18 persen. Pada level kota, jumlah penduduk miskin pada periode tersebut menurun antara 13,89 persen hingga 24,29 persen.

Masalah kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Penanganan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga perlu melibatkan pihak ketiga, perusahaan, serta instansi lainnya. Pemerintah harus memaksimalkan program- program kerja untuk menurunkan dan menanggulangi angka kemiskinan di Jateng. Misalnya dengan mengurai akar kemiskinan struktural yang bisa dibenahi, mulai dengan peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan kerja. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap. Masalah kemiskinan tidak hanya soal ekonomi saja, melainkan juga sosial dan budaya. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal perlu keterpaduan antara dinas-dinas dan pemangku kepentingan terkait yang ada di kabupaten/kota dengan provinsi.

Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin. Selain mengetahui jumlah orang miskin, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jateng. Wilayah-wilayah di Jateng memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut. Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien. (54)

Hayu Wuranti SSi, Statistisi Madya BPS Provinsi Jawa Tengah.


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar