• KANAL BERITA

Kampus (Belum) Merdeka

Oleh Bramastia

SETELAH kelahiran kebijakan “Merdeka Belajar”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan lanjutan bernama Kampus Merdeka. Bila dilihat dari kacamata diksi, jargon Kampus Merdeka menarik kalangan dunia pendidikan. Secara regulasi hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

Kampus Merdeka memiliki empat poin penting yang substansinya mengubah kebijakan perguruan tinggi. Pertama, otonomi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi baru. Kedua, tentang akreditasi yang bersifat otomatis bagi seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi lembaga dan prodi yang siap naik peringkat. Ketiga, kebebasan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Keempat, hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi atas satuan kredit semester (SKS). Benarkah kebijakan Mendikbud Nadiem tentang Kampus Merdeka ini akan memerdekakan kehidupan kampus di tanah air?

Berani Jujur

Penulis tentu sepakat istilah Kampus Merdeka sepanjang aktualisasi kampus senantiasa independen terhadap intervensi kekuasaan. Rasanya, tidak hanya empat program yang tertuang dalam agenda Kampus Merdeka yang kini menjadi persoalan dunia pendidikan tinggi. Kemerdekaan kampus dalam konteks otonomi pendidikan tinggi harus tidak boleh bermakna liberal yang ujungnya akan dikuasai kaum kapital yang melahirkan manusia robot pada era revolusi industri 4.0.

Kampus Merdeka adalah kampus menjadi ruang bagi gagasan intelektual. Dalam pandangan sempit, kampus harus netral. Untuk urusan memilih pemimpin, kampus jangan dilibatkan terlalu jauh. Kampus perlu netral dari urusan politik.

Kampus Merdeka adalah kampus yang bersedia membuka ruang demokrasi bagi dosen dan mahasiswa maupun siapa saja untuk bertarung dalam ranah gagasan. Kampus Merdeka seyogianya menerima semua calon pemimpin untuk bertukar gagasan. Ketika kampus bersedia membuka diri bagi calon pemimpin yang mau datang, maka istilah Kampus Merdeka bukan sekadar jargon. Kampus Merdeka adalah kampus yang berani mengawal proses politik dan demokrasi sebagai kerja suci dan mulia. Harus berani jujur mengatakan sisi negatif seorang pemimpin dengan membangun dialektika membenahi visi dan misi. Kampus Merdeka adalah kampus yang diperbolehkan berbeda pandangan dengan kekuasaan negara. Bila perlu, Kampus Merdeka harus berani mengklarifikasi hal-hal negatif yang terjadi di seputar kekuasaan. Urgensi Kampus Merdeka adalah forum intelektual yang jujur dalam menggali plus minus kebijakan kekuasaan tanpa intervensi penguasa.

Untuk itulah, Kampus Merdeka perlu membuat panggung debat publik bagi para pemegang kuasa serta memberikan masukan terhadap visi, misi dan realisasi dari sebuah kekuasaan. Sumbang saran Kampus Merdeka akan berlaku secara adil dan merata terhadap semua pemegang kekuasaan, karena wajib hukumnya untuk terus-menerus memberi masukan supaya penguasa senantiasa amanah bagi bangsa dan negara.

Kampus Merdeka harus melahirkan akademisi yang sufistif. Peran dari Kampus Merdeka harus senantiasa memberikan pencerahan publik bahwa politik merupakan seni untuk memperebutkan kekuasaan. Berani mengambil posisi strategis dalam peran mengelola negara yang bertujuan menyejahterakan rakyat.

Kampus Merdeka adalah kampus rujukan yang dapat memper tanggungjawabkan segala gagasan secara rasional dan ilmiah. Produk Kampus Merdeka adalah sebuah karya seni dengan kebijakannya yang menempatkan legasi nilai luhur kepada rakyat Indonesia. Inilah pemahaman penulis tentang makna Kampus Merdeka karena saat ini kampus di Tanah Air kita memang belum merdeka. (54)

Dr Bramastia MPd, Pengamat Kebijakan Pendidikan, Doktor Ilmu Pendidikan alumni UNS Surakarta.


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar